Heru Budi Hartono, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur sementara DKI Jakarta, meminta tindakan tegas untuk diberikan pada pemilik truk tinja yang melakukan tindakan tidak bertanggung jawab dengan membuang limbah di saluran air di Jalan Tanjung Duren Raya, wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
Beberapa saat yang lalu, dunia maya ramai dengan postingan yang menyebutkan Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.
Para tokoh terkenal di Amerika Serikat (AS) mulai mengeluarkan suara tentang masalah ekonomi di AS. Hal ini berkaitan dengan kemungkinan Pemerintah AS tidak bisa membayar hutang pada tanggal 1 Juni mendatang.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno berkomitmen untuk mengungkapkan pilihan Partai Politiknya kepada masyarakat dalam beberapa minggu mendatang.
Pernyataan ini disampaikan oleh Sandiaga Uno dan dilaporkan oleh Antara pada hari Selasa (9/5/2023).
BYD, bos perusahaan mobil listrik asal China, menyatakan rencananya untuk meningkatkan produksi dan perakitan mobil listrik perusahaannya di Vietnam.
Pada bulan Maret 2023, produksi industri di Jerman menurun lebih banyak dari yang diharapkan. Data resmi yang dirilis pada hari Senin (8/5/2023) menunjukkan bahwa penurunan ini disebabkan oleh menurunnya produksi pada industri manufaktur mobil.
Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan secara terbuka mengkritik kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Warren Buffett, seorang investor terkemuka, telah mengungkapkan pandangannya tentang ekonomi Amerika Serikat (AS). Ia percaya bahwa baik pemerintah Presiden Joe Biden maupun Kongres akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari kegagalan pembayaran utang (default) oleh negara tersebut.
Anies Baswedan, yang merupakan calon Presiden (Capres), mengkritik kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan mobil listrik pribadi, seperti memberikan subsidi kepada masyarakat untuk membeli kendaraan listrik.
Tepat hari ini 25 tahun lalu sejarah mencatat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya Komisi V secara resmi menolak kebijakan pemerintah ihwal kenaikan harga BBM dan tarif dasar listrik