Jakarta – Permohonan praperadilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, resmi ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam sidang yang digelar pada Kamis (13/02/2025). Dengan putusan ini, status Hasto sebagai tersangka dalam dua kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap sah.
Hakim tunggal Djuyamto memutuskan untuk tidak menerima gugatan praperadilan yang diajukan Hasto. Dalam pertimbangannya, hakim menilai permohonan yang diajukan tidak sesuai secara prosedural karena mencampurkan dua perkara dalam satu gugatan.
“Mengadili, mengabulkan eksepsi dari termohon, menyatakan permohonan praperadilan pemohon kabur atau tidak jelas, menyatakan permohonan praperadilan dari pemohon tidak dapat diterima,” ujar Djuyamto dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).
Hakim menjelaskan, Hasto seharusnya mengajukan dua gugatan terpisah untuk dua perkara yang berbeda. Perkara pertama terkait dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, yang juga melibatkan buronan Harun Masiku. Sementara perkara kedua menyangkut dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
“Permohonan pemohon seharusnya diajukan dalam dua permohonan praperadilan, bukan dalam satu permohonan,” tegas Djuyamto.
Lebih lanjut, hakim menegaskan bahwa KPK bukan organisasi politik seperti yang sempat disinggung kubu Hasto dalam sidang.
“Sekali lagi, termohon bukan organisasi politik yang menggunakan anasir-anasir politik dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagai institusi penegak hukum,” kata Djuyamto.
Menanggapi putusan ini, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengapresiasi langkah hakim yang menolak praperadilan Hasto.
“Maknanya, proses penanganan perkara sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” kata Setyo di Jakarta, Kamis (13/02/2025).
Setyo juga menegaskan bahwa pihaknya kini mempertimbangkan untuk segera melakukan penahanan terhadap Hasto sesuai prosedur yang berlaku.
“Betul, penyidik pasti akan menyesuaikan penanganan perkaranya,” tambah Setyo.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menegaskan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka sudah sesuai dengan alat bukti yang cukup.
“Bahwa KPK dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka benar-benar didasarkan pada alat bukti hukum dan bukan kriminalisasi, apalagi politisasi,” ujar Fitroh.
Di sisi lain, kuasa hukum Hasto, Todung Mulya Lubis, menyatakan kekecewaannya atas putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan.
“Kami kecewa dengan putusan praperadilan ini. Apa yang terjadi di persidangan menurut kami adalah peradilan sesat,” tegas Todung usai sidang.
Kuasa hukum lainnya, Maqdir Ismail, turut mempertanyakan keputusan hakim yang dianggap mengabaikan keterangan para ahli hukum pidana yang dihadirkan dalam sidang.
“Pendapat para ahli sama sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim. Ini justru melecehkan proses persidangan,” kata Maqdir.
Lebih lanjut, kubu Hasto menyatakan akan mempertimbangkan untuk kembali mengajukan praperadilan dengan gugatan yang lebih spesifik terhadap masing-masing perkara.
“Kami akan mempelajari putusan ini dan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan mengajukan praperadilan baru,” ujar kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy.
Dengan putusan ini, proses hukum terhadap Hasto Kristiyanto dipastikan akan terus berjalan. KPK menegaskan bahwa semua langkah yang diambil telah sesuai dengan hukum dan bukan bagian dari upaya kriminalisasi atau tekanan politik.