Jakarta – Jadwal pelantikan kepala daerah yang semula direncanakan pada 6 Februari 2025 dipastikan mundur. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa DPR telah menerima informasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa Pilkada.
Menurut Dasco, penjadwalan ulang pelantikan lebih baik dilakukan setelah keputusan MK selesai. Dengan demikian, lebih banyak kepala daerah dapat dilantik secara bersamaan, bukan dalam beberapa gelombang terpisah.
“Kami sama-sama berpikir, setelah berkonsultasi dengan pemerintah, bahwa lebih baik menunggu hasil keputusan MK terlebih dahulu agar lebih banyak kepala daerah bisa dilantik dalam satu kesempatan,” ujar Dasco, Minggu (02/02/2025).
Pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang menghitung ulang jadwal pelantikan, dengan memastikan tetap dilakukan dalam bulan Februari.
“Yang pasti masih dalam bulan Februari,” tambahnya.
Saat ini, pimpinan DPR menunggu surat resmi dari Komisi II DPR untuk menggelar rapat bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan KPU guna menentukan jadwal baru pelantikan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membenarkan bahwa pelantikan kepala daerah non-sengketa MK yang semula dijadwalkan 6 Februari 2025 resmi dibatalkan. Pemerintah kini mencari tanggal baru yang menyesuaikan dengan hasil putusan dismissal MK atas gugatan sengketa Pilkada 2025.
“Otomatis tanggal 6 Februari kita batalkan,” ujar Tito saat konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jumat (30/01/2025).
Tito menjelaskan bahwa pemerintah sedang mengkaji tanggal pelantikan bagi kepala daerah yang tidak berperkara di MK maupun yang perkaranya telah diputus dismissal oleh MK pada 4-5 Februari 2025.
Pelantikan kepala daerah terpilih diperkirakan berlangsung antara 17 hingga 20 Februari 2025.
“Kira-kira butuh waktu 12-14 hari sejak putusan MK pada 5 Februari, jadi kemungkinan pelantikan dilakukan antara tanggal 17 hingga 20 Februari 2025,” ungkap Tito.
Menurutnya, tanggal pasti akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diputuskan dalam Peraturan Presiden.
“Jadwal dan acara pelantikan nanti akan ditentukan oleh Bapak Presiden melalui Peraturan Presiden,” tambahnya.
Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan dismissal atas sengketa hasil Pilkada 2024 pada 4-5 Februari 2025. Putusan ini akan menentukan apakah suatu perkara dapat lanjut ke tahap pembuktian atau tidak.
Menurut Ketua MK, Suhartoyo, pembacaan putusan dismissal dilakukan lebih cepat dari jadwal sebelumnya, yang semula direncanakan pada 11-13 Februari 2025.
Wakil Ketua MK, Saldi Isra, berharap kepala daerah yang perkara sengketanya dinyatakan gugur dalam putusan dismissal dapat segera dilantik bersamaan dengan yang tidak mengajukan sengketa ke MK.
“Mudah-mudahan mereka yang sudah di-dismissal bisa digabung oleh pemerintah dalam satu gelombang dengan yang tidak bersengketa,” ucap Saldi.
Total sengketa Pilkada 2024 yang diajukan ke MK mencapai 310 perkara, terdiri dari 23 sengketa pemilihan gubernur, 238 sengketa pemilihan bupati, dan 49 sengketa pemilihan wali kota.