Jakarta – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN mengajukan tambahan anggaran pengadaan alat kontrasepsi (alkon) untuk tahun anggaran 2026 sebesar Rp850 miliar kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi lonjakan jumlah penduduk dan menjaga keberlangsungan program Keluarga Berencana (KB).
Sekretaris Kemendukbangga/BKKBN, Budi Setiyono, mengatakan bahwa pada tahun anggaran 2025, alokasi untuk pengadaan alkon hanya sebesar Rp200 miliar. Jumlah tersebut jauh menurun dibandingkan anggaran tahun sebelumnya yang mencapai Rp850 miliar akibat pemblokiran sebagian anggaran dalam kebijakan efisiensi pemerintah.
“Kalau kami tidak menyediakan alat kontrasepsi yang mencukupi, maka struktur penduduk kita yang sekarang relatif stabil bisa kembali melebar,” kata Budi saat memberikan keterangan di Jakarta, Selasa (1/7/2025).
Ia menjelaskan, penurunan anggaran berpotensi melemahkan upaya pengendalian jumlah penduduk. Oleh karena itu, BKKBN telah berkoordinasi dengan perwakilan di seluruh provinsi untuk menghitung kebutuhan alkon berdasarkan jumlah penduduk usia subur di setiap daerah.
Budi menilai, jika jumlah penduduk kembali meningkat tajam, maka akan berdampak pada berbagai sektor pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga perencanaan tata wilayah. Ia juga menekankan bahwa kebutuhan alkon idealnya dapat mencakup seluruh keluarga berusia subur yang jumlahnya diperkirakan mencapai 40 juta jiwa.
“Jika dikonversi ke dalam anggaran, idealnya membutuhkan sekitar Rp1 triliun, tapi setidaknya bisa seperti tahun lalu yaitu Rp850 miliar,” ungkap Budi.
Sebagai bagian dari solusi jangka pendek, Kemendukbangga juga mendorong partisipasi mandiri dari keluarga untuk membeli alat kontrasepsi secara pribadi. Kampanye kesadaran ini dilakukan melalui berbagai media dan dukungan dari petugas lapangan agar masyarakat tidak hanya bergantung pada distribusi pemerintah.
Budi menyebutkan bahwa upaya ini merupakan bagian dari revitalisasi program KB yang lebih adaptif dalam menghadapi dinamika demografi nasional.
Pemerintah berharap dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo, program pengendalian penduduk dapat berjalan maksimal demi menjaga keseimbangan pembangunan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia.