Jakarta – Di tengah dorongan menuju energi bersih, pemerintah mulai menyalakan “matahari baru” bagi daerah terpencil. Rencana konversi pembangkit listrik berbahan bakar diesel menjadi tenaga surya disiapkan sebagai bagian dari strategi besar transisi energi nasional.
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan program penggantian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Program ini merupakan bagian dari pengembangan energi surya nasional dengan target kapasitas hingga 100 gigawatt (GW).
Langkah tersebut difokuskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang hingga kini masih bergantung pada bahan bakar diesel untuk kebutuhan listrik.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan bahwa program ini merupakan kelanjutan dari kebijakan dedieselisasi yang telah dijalankan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Melalui kebijakan ini, pembangkit yang menggunakan bahan bakar solar secara bertahap akan diganti dengan sumber energi yang lebih ramah lingkungan.
“Jadi kan daerah-daerah yang masih dialiri listrik dengan menggunakan diesel itu akan kita konversi jadi PLTS. Itu yang disampaikan oleh Pak Bahlil kemarin,” ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Menurut data Kementerian ESDM, terdapat sekitar 5.200 unit PLTD yang tersebar di lebih dari 2.100 lokasi di berbagai wilayah Indonesia. Banyak di antaranya berada di daerah yang belum tersambung dengan jaringan listrik utama nasional, sehingga masih mengandalkan mesin diesel sebagai sumber energi utama.
Beberapa wilayah yang disebut menjadi prioritas antara lain Pulau Simeulue di Aceh, Nias di Sumatera Utara, Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat, serta Pulau Enggano di Bengkulu. Selain itu, sejumlah pulau terluar lainnya juga menjadi perhatian pemerintah karena kondisi geografis yang membuat pasokan energi konvensional menjadi mahal dan sulit dijangkau.
“Itu ada di daerah-daerah 3T yang belum tersambung ke grid, mereka itu masih menggunakan diesel. Jadi ini program dedieselisasi,” kata Yuliot.
Pada tahap awal, pemerintah berencana memulai konversi pembangkit di lebih dari 30 lokasi. Meski demikian, rincian titik proyek yang akan dikerjakan terlebih dahulu masih dalam tahap pemetaan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).
Pemerintah juga memberi perhatian khusus pada kawasan timur Indonesia yang memiliki potensi energi surya besar namun masih mengalami keterbatasan infrastruktur listrik.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyampaikan bahwa percepatan program energi terbarukan ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian geopolitik global yang berpotensi memengaruhi pasokan energi dunia.
“Lokasinya tersebar di seluruh Indonesia, terutama pembangkit-pembangkit yang selama ini memakai solar, karena dalam kondisi geopolitik perang ini tidak bisa kita memastikan bahwa energi kita ini akan seperti apa dalam konteks jangka panjang,” ungkap Bahlil.
Selain mempercepat pembangunan energi baru terbarukan, pemerintah juga menyiapkan strategi diversifikasi impor minyak mentah. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan energi dari kawasan Timur Tengah yang rentan terdampak konflik geopolitik.
Langkah transisi energi tersebut diharapkan tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga menekan biaya operasional listrik di wilayah terpencil yang selama ini harus mengimpor bahan bakar diesel dengan biaya tinggi. Dengan pemanfaatan energi surya yang melimpah di Indonesia, pemerintah optimistis elektrifikasi di daerah terpencil dapat meningkat sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional.