Jakarta – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Direktur sekaligus pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour), Khalid Zeed Abdullah Basalamah (KZM), sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023–2024. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa Khalid termasuk dalam tujuh saksi yang dipanggil hari ini. Selain Khalid, saksi lain yang diperiksa yaitu Kepala BPKH Fadlul Imansyah, Deputi Keuangan BPKH Irwanto, Direktur Utama PT Kafilah Maghfirah Wisata sekaligus Ketua Umum Amphuri Firman Muhammad Nur, staf PT Tisaga Multazam Utama Kushardono, dan Kepala Cabang Nur Ramadhan Wisata Surabaya Agus Andriyanto.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama sebagai berikut: KZM, Direktur/Pemilik PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour),” kata Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis.
Khalid Basalamah bukan kali pertama diperiksa KPK. Ia sebelumnya telah dimintai keterangan pada Senin (23/6/2025), ketika perkara ini masih dalam tahap penyelidikan. Kini, setelah kasus naik ke tahap penyidikan pada Jumat (8/8/2025), KPK kembali mendalami peran para pihak yang diduga terlibat.
Dugaan praktik korupsi berawal dari tambahan kuota 20.000 haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia pada 2023. Berdasarkan SK Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tertanggal 15 Januari 2024, tambahan tersebut dibagi rata: 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Dari jumlah haji khusus, sebanyak 9.222 dialokasikan untuk jamaah dan 778 untuk petugas, dengan pengelolaan diserahkan kepada biro travel swasta.
Namun, penyidik KPK menemukan indikasi adanya praktik jual beli kuota khusus. Perusahaan travel diduga menyetorkan dana kepada pejabat Kemenag dengan besaran USD2.600–7.000 per kuota, atau sekitar Rp41,9 juta hingga Rp113 juta per kurs Rp16.144,45. Kerugian negara akibat praktik ini diperkirakan lebih dari Rp1 triliun.
Sementara itu, 10.000 kuota reguler dibagikan ke 34 provinsi, dengan Jawa Timur memperoleh alokasi terbanyak 2.118 jamaah, disusul Jawa Tengah 1.682, dan Jawa Barat 1.478. Meski demikian, KPK menilai skema pembagian melanggar Pasal 64 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang seharusnya menetapkan 92 persen kuota reguler dan 8 persen kuota khusus.
Hingga kini, KPK belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Pemeriksaan saksi, termasuk Khalid Basalamah dan sejumlah pejabat maupun pengusaha travel, menjadi bagian dari upaya penyidik untuk memperjelas aliran dana dan pihak yang bertanggung jawab dalam dugaan jual beli kuota haji.