Tenggarong – Persengketaan lahan di pelosok Kabupaten Kutai Kartanegara sering kali meruncing menjadi masalah tanpa jalan keluar. Namun, langkah penting telah diambil oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ir. H. Seno Aji, yang dengan penuh semangat memperkenalkan Peraturan Daerah (Raperda) yang bertujuan meredakan kekhawatiran dan ketidakpahaman masyarakat mengenai tindakan hukum.
Dalam rangkaian kegiatan, penyebarluasan isi Raperda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dilakukan di Desa Ritan Baru, Kecamatan Tabang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sabtu (12/8/2023). Kehadiran ratusan warga desa memberikan semangat tersendiri bagi Seno Aji.
“Saya sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini. Melalui penyebarluasan perda ini, kami berharap masyarakat dapat memahami bahwa pemerintah telah menyediakan aturan yang akan melindungi hak-hak mereka melalui bantuan hukum yang disediakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH),” ungkap Seno Aji dengan antusias.
Dalam kesempatan tersebut, Seno Aji menjelaskan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sejumlah LBH yang siap menerima dan menangani aduan serta keluhan masyarakat terkait masalah hukum. Tak hanya itu, LBH juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum tanpa biaya, mengingat pembiayaan LBH sudah dijamin melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Harapannya, warga masyarakat di seluruh wilayah, khususnya di Desa Ritan, dapat memahami hak-hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum melalui LBH ini. Sehingga, setiap masalah hukum yang dihadapi dapat diadvokasi dengan baik,” tulisnya.
Melalui hasil dari penyebarluasan Raperda tentang bantuan hukum di Desa Ritan, Seno Aji menyimpulkan bahwa masalah lahan masih menjadi kendala besar bagi masyarakat, baik di Desa Ritan maupun di seluruh Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Dalam kasus lahan, seringkali masyarakat terpinggirkan oleh pihak-pihak lain. Inilah yang menjadi sumber masalah. Namun, kebanyakan dari mereka tidak mengetahui bagaimana menyelesaikan masalah hukum ini dengan benar. Kehadiran Raperda ini akan memberikan panduan bagi mereka tentang langkah-langkah yang seharusnya diambil dalam menangani masalah hukum, tanpa perlu khawatir akan biaya yang harus dikeluarkan,” jelasnya.
Kegiatan penyebarluasan perda ini juga turut berpartisipasi oleh sejumlah tokoh masyarakat, di antaranya Jaing Ingan dari pemerintah Desa Ritan Baru, Ubang Ului selaku Kepala Desa Tukung Ritan, Seli Ujang kepala adat desa Ritan Baru, serta Pekueng selaku kepala adat Tukung Ritan, yang bersama ratusan warga turut menyambut dengan harapan yang tinggi.