Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025. Ia menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang selama hampir satu dekade menjadi simbol stabilitas fiskal dan kredibilitas internasional.
Perubahan ini mengejutkan banyak pihak. Pasar modal langsung bergejolak, IHSG sempat melemah, sementara pelaku usaha menunggu arah kebijakan fiskal yang akan dijalankan oleh Purbaya.
Namun di balik pergantian itu, muncul pertanyaan besar: siapa sebenarnya Purbaya? Jawaban ini penting, sebab posisi Menteri Keuangan bukan sekadar teknis, melainkan strategis dalam menjaga kepercayaan publik dan investor.
Jejak karier Purbaya menunjukkan bahwa ia bukan nama asing di lingkar kekuasaan. Ia pernah menjadi Deputi di Kantor Staf Presiden, lalu Staf Khusus Bidang Ekonomi ketika Luhut Binsar Pandjaitan menjabat Menko Polhukam.
Tidak berhenti di situ, saat Luhut menjabat Menko Kemaritiman, Purbaya ikut serta sebagai staf khusus, kemudian naik menjadi Deputi Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi. Baru setelah itu ia dipercaya memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Artinya, karier Purbaya bertumbuh dalam orbit koordinasi langsung Luhut. Fakta inilah yang menimbulkan kesan kuat bahwa ia merupakan salah satu “anak buah” kepercayaan sang Menko senior.
Publik tentu masih ingat, Luhut Binsar Pandjaitan dikenal sebagai tokoh paling berpengaruh di era Presiden Jokowi. Dari isu energi, investasi asing, hingga urusan maritim, peran Luhut nyaris tak tergantikan.
Kini, ketika Prabowo mulai membersihkan kabinet dari menteri-menteri warisan Jokowi, justru muncul wajah lama yang punya jejak dekat dengan Luhut. Di titik inilah publik patut waspada.
Kritiknya sederhana: apakah reshuffle benar-benar bertujuan membersihkan pengaruh lama, atau hanya sekadar mengganti figur tanpa mengubah jejaring kekuasaan?
Secara politik, langkah ini bisa dibaca sebagai kompromi. Prabowo memang perlu menata kabinet dengan orang-orang loyal. Namun memilih sosok dengan jejak erat bersama Luhut bisa membuka ruang spekulasi bahwa bayang-bayang lama masih bercokol.
Dari sisi hukum dan tata kelola, risiko lain juga mengintai. Jika kementerian kunci seperti Keuangan kembali berada dalam kendali figur yang terhubung dengan jaringan lama, maka konsolidasi kekuasaan Prabowo bisa terganggu.
Bukan tidak mungkin, langkah kebijakan ke depan masih akan dipengaruhi kompromi politik yang justru melemahkan agenda reformasi fiskal. Padahal publik menanti arah baru yang lebih bersih dan tegas.
Dari aspek sosial, publik berhak khawatir. Sri Mulyani selama ini dianggap sebagai simbol integritas. Menggantinya dengan figur yang lekat dengan lingkaran politik menimbulkan tanda tanya besar: apakah kepentingan rakyat masih menjadi prioritas utama?
Dari sisi ekonomi, pertaruhan lebih nyata. Pasar internasional menilai kredibilitas Indonesia banyak ditopang reputasi Sri Mulyani. Hilangnya figur itu, diganti oleh orang yang lebih dikenal karena koneksi politik ketimbang prestasi teknokrat, bisa menggerus kepercayaan.
Ketika kredibilitas melemah, biaya utang bisa meningkat, investasi asing bisa tertahan, dan tekanan pada rupiah semakin besar. Semua itu ujungnya akan dirasakan rakyat dalam bentuk harga mahal dan lapangan kerja yang terbatas.
Dalam konteks budaya politik, penunjukan Purbaya memperlihatkan pola lama yang terus berulang: jabatan publik diisi berdasarkan jejaring kekuasaan, bukan meritokrasi murni. Fenomena “anak buah” menjadi kata kunci yang membatasi ruang regenerasi kepemimpinan nasional.
Lalu apa yang seharusnya dilakukan? Pertama, Prabowo harus memastikan Purbaya bekerja dengan transparansi penuh. Setiap kebijakan fiskal harus dipublikasikan secara jelas, termasuk asumsi dan basis perhitungannya.
Kedua, DPR dan BPK harus meningkatkan fungsi pengawasan. Menteri Keuangan adalah posisi krusial, sehingga perlu ada sistem check and balance yang lebih ketat.
Ketiga, masyarakat sipil dan media harus lebih kritis. Jangan berhenti pada narasi personal, tetapi kawal langsung setiap kebijakan pajak, subsidi, dan utang negara yang diambil.
Keberhasilan Prabowo dalam reshuffle kabinet ini bukan diukur dari berapa banyak loyalis yang ia masukkan. Melainkan dari apakah orang-orang baru mampu bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk melanggengkan jejaring kuasa lama.
Editorial ini menegaskan: publik harus waspada. Purbaya boleh saja dilantik sebagai Menteri Keuangan, tetapi fakta bahwa ia tumbuh dari orbit Luhut tidak bisa diabaikan.
Jika bersih-bersih kabinet hanya menghasilkan lingkaran lama dengan wajah baru, maka arah perubahan akan kembali macet.