Jakarta – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah bagaikan riak yang menjalar jauh hingga ke pasar-pasar Indonesia. Konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat mulai memberi tekanan pada stabilitas ekonomi nasional, memicu kekhawatiran terhadap lonjakan harga energi dan melemahnya nilai tukar rupiah.
Eskalasi konflik yang berpotensi memicu blokade Selat Hormuz menjadi sorotan utama. Jalur pelayaran tersebut merupakan salah satu rute utama distribusi minyak mentah dunia. Jika jalur ini terganggu dalam waktu lama, pasokan energi global bisa tersendat, sehingga harga minyak melonjak tajam. Kondisi ini berdampak langsung pada Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.
Data perdagangan internasional menunjukkan harga minyak mentah Brent pada sesi perdagangan di New York, Jumat (6/3/2026), mencapai sekitar 92,69 dolar Amerika per barel. Angka tersebut jauh melampaui asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan sebesar 70 dolar Amerika per barel.
Selisih tersebut menambah tekanan terhadap fiskal negara karena setiap kenaikan satu dolar harga minyak diperkirakan meningkatkan defisit APBN sekitar Rp6,8 triliun.
“Ketahanan ekonomi kita sedang diuji oleh dinamika global, terutama konflik di Timur Tengah yang berdampak pada pasar energi,” kata Wakil Pemimpin Redaksi KompasTV Alexander Wibisono dalam analisisnya yang dipublikasikan Sabtu (8/3/2026).
Menurutnya, dampak konflik tidak hanya dirasakan pada sektor energi. Pelaku industri petrokimia juga mulai menghadapi keterbatasan bahan baku, sementara masyarakat di beberapa daerah dilaporkan melakukan pembelian bahan bakar secara berlebihan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) karena khawatir terjadi kelangkaan.
Di sisi lain, tekanan terhadap ekonomi nasional juga tercermin dari pergerakan nilai tukar rupiah yang mengalami fluktuasi. Pada perdagangan Jumat (6/3/2026), rupiah tercatat melemah hingga Rp16.919 per dolar Amerika Serikat setelah sehari sebelumnya sempat menguat di kisaran Rp16.886 per dolar.
Meski demikian, pemerintah menegaskan kondisi fiskal negara masih berada dalam batas aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan APBN tetap sehat dan pemerintah memiliki kapasitas fiskal untuk menghadapi gejolak global. Namun data menunjukkan defisit APBN per 28 Februari 2026 telah mencapai Rp135,7 triliun atau sekitar 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka tersebut meningkat tajam dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, ketika defisit hanya sekitar Rp30,7 triliun atau setara 0,13 persen dari PDB. Kenaikan ini menjadi pengingat bahwa pemerintah perlu memperkuat strategi fiskal agar memiliki ruang lebih luas menghadapi ketidakpastian global.
“Pemerintah perlu melakukan penyesuaian kebijakan, seperti menghemat belanja negara dan menunda proyek yang tidak mendesak,” tulis Alexander dalam analisisnya.
Selain itu, pemerintah juga diingatkan untuk menjaga disiplin fiskal dengan memastikan defisit APBN tetap berada di bawah batas tiga persen dari PDB, sesuai rekomendasi lembaga pemeringkat internasional. Independensi Bank Indonesia juga dianggap penting untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas sistem keuangan nasional.
Dalam situasi global yang tidak menentu, kepemimpinan pemerintah dinilai memiliki peran krusial untuk menjaga kepercayaan publik dan pelaku pasar. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di dalam negeri dinilai penting untuk memastikan koordinasi kebijakan ekonomi berjalan efektif serta memberikan sinyal positif bahwa pemerintah serius mengantisipasi potensi krisis.
Di tengah ketidakpastian geopolitik yang terus berkembang, Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga stabilitas ekonomi. Langkah antisipatif, disiplin fiskal, dan koordinasi kebijakan menjadi kunci agar dampak konflik global tidak berkembang menjadi krisis ekonomi domestik.