Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam mengawasi kualitas bahan bakar minyak (BBM), terutama melalui konten digital yang membandingkan berbagai merek BBM di pasaran. Hal ini disampaikan Erick menanggapi sorotan publik terhadap skema pencampuran (blending) BBM di industri perminyakan, yang belakangan dikaitkan dengan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah oleh Pertamina dan anak usahanya.
“Nah, blending ini mesti dilihat dari kategori yang berbeda. Apakah itu koruptif, atau bagian dari peningkatan performa bensin,” ujar Erick saat ditemui di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (1/3/2025).
Erick mengungkapkan bahwa dirinya telah menyaksikan konten digital yang dibuat anak muda, membandingkan kualitas BBM dari berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), termasuk BP, Vivo, Pertamina, dan Shell.
“Saya melihat ada yang mencoba bensin dari beberapa SPBU, lalu dihitung jarak tempuhnya setelah diisi tujuh liter. Ini saya rasa baik karena menunjukkan evaluasi langsung dari masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Erick menekankan pentingnya peran publik dalam mengawal distribusi BBM bersubsidi agar tetap tepat sasaran. Ia juga mengingatkan bahwa sebagian besar SPBU di Indonesia bukan milik Pertamina, melainkan dikelola oleh pelaku usaha swasta dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sementara itu, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) melalui Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) memastikan bahwa seluruh sampel BBM yang diuji memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.
Kepala Balai Besar Pengujian Migas, Mustafid Gunawan, menyebutkan bahwa pengujian dilakukan terhadap berbagai sampel BBM di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina Plumpang dan SPBU di wilayah Jabodetabek. Hasil laboratorium menunjukkan bahwa parameter utama seperti angka oktan (RON), kandungan sulfur, tekanan uap, dan distilasi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Kami memahami pentingnya transparansi dalam pengawasan BBM. Hasil uji ini kami sampaikan agar masyarakat yakin bahwa BBM yang mereka gunakan telah sesuai standar,” ujar Mustafid.
Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan pengawasan dan transparansi kualitas BBM guna melindungi konsumen serta memastikan bahan bakar yang digunakan tidak merugikan masyarakat.