Jakarta – Bank Dunia atau World Bank menyarankan pemerintah Indonesia untuk menghapus kebijakan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) agar dapat meningkatkan penerimaan pemerintah.
Menurut mereka, cara yang efektif untuk meningkatkan penerimaan PPN adalah dengan menghapus pengecualian dan tarif pilihan atas pajak untuk berbagai barang dan jasa.
Bank Dunia mencatat, sepertiga dari potensi penerimaan PPN, atau sebesar 0,7% dari produk domestik bruto (PDB) di Indonesia hilang melalui struktur pembebasan PPN saat ini.
Padahal, hal ini mereka anggap cukup untuk mendanai seluruh anggaran bantuan sosial yang diperluas pada 2019.
Merespons hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sebetulnya ia sepakat saja untuk menghapus pembebasan PPN. Namun banyak risiko politiknya bagi pemerintah maupun masyarakat.
“Dalam hal ini Bank Dunia berusaha mendorong saya untuk mengambil risiko politik ini, yaitu PPN sembako, pendidikan,” kata Sri Mulyani dalam acara World Bank’s Indonesia Poverty Assessment di The Energy Building, SCBD, Jakarta, Selasa (9/5/2023).
Ia mengakui, khusus untuk PPN pendidikan memang harus ada pengecualian lainnya, terutama untuk sekolah papan atas atau sekolah-sekolah elit, tentu pemberlakuan pajaknya berbeda dengan sekolah umum.
“Jadi pendidikan adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh karena itu harus dikecualikan PPN nya seperti pendidikan, sembako, ini sensitif. Pendidikan ada sekolah papan atas dan rendah oleh karena itu perlakuan ini harus dibedakan,” tegas Sri Mulyani.
Oleh sebab itu, Sri Mulyani dalam hal pengenaan pajak di tanah air harus dilihat sesuai kebutuhan masyarakat, tanpa harus menyamaratakan seluruhnya. Melalui mekanisme ini, ruas fiskal kata dia masih bisa untuk memberikan perlindungan sosial ke masyarakat.
“Saya setuju dengan rekomendasi bank dunia tapi kita harus mempertimbangkan. Anda bisa memiliki rancangan ekonomi terbaik tapi kalau tidak didukung politik hanya menjadi laporan saja,” tuturnya.
“Laporan itu menyebutkan harus menciptakan ruang fiskal, yang paling penting bagi saya menciptakan ruang politik,” ujar Sri Mulyani.