Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin menyampaikan keprihatinan terkait tingkat stunting yang mencapai 23,9 persen di wilayah Kaltim, melebihi rata-rata nasional. Menurutnya, salah satu faktor penyumbang tingginya angka stunting di daerah tersebut adalah pola asuh anak.
“Kesalahan dalam pola asuh anak-anak kita menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada tingginya tingkat stunting,” tegas Salehuddin.
Ia juga menyoroti ketidakmaksimalan kesetaraan gender, terutama peran perempuan dan ibu-ibu, dalam upaya pembangunan, yang turut berkontribusi pada masalah stunting.
“Kasus stunting ini berkaitan dengan kesetaraan gender, terutama peran perempuan dan ibu-ibu yang belum maksimal dalam pembangunan,” tambahnya.
Salehuddin menekankan pentingnya keterlibatan perempuan dalam program pembangunan, mengingat hampir setengah dari penduduk Kaltim adalah perempuan.
Ia juga mendorong perlunya program yang merata dan memberikan kesempatan yang sama tanpa ada pembatasan gender di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Program-program di berbagai OPD harus merata dan memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki maupun perempuan, tanpa ada pembatasan gender,” ungkap Salehuddin.
Dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), Salehuddin berencana mengadakan pertemuan dengan Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik.
Pertemuan ini diharapkan dapat membahas revisi Perda nomor 2 tahun 2016, yang akan menjadi pedoman dalam pembangunan kesetaraan gender di Kaltim.
“Pertemuan dengan Pj Gubernur mungkin akan dilakukan dalam waktu 3 minggu atau 3 bulan ke depan agar revisi ini dapat segera disusun,” pungkas Salehuddin.