Jakarta – Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Alifudin, mengingatkan pemerintah agar serius menangani gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di berbagai perusahaan, terutama di sektor manufaktur. Ia menyebut maraknya PHK bisa berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat dan memperlambat pemulihan ekonomi nasional.
“Jika tidak segera ditangani dengan serius, kondisi ini bisa memicu penurunan daya beli masyarakat dan merugikan perekonomian dalam jangka panjang. Pemerintah harus mampu menciptakan iklim industri yang stabil agar PHK massal tidak semakin meluas,” ujar Alifudin di Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Beberapa perusahaan yang melaporkan PHK dalam jumlah besar di antaranya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang menghentikan operasi pada 1 Maret 2025 dan memutuskan hubungan kerja dengan 12 ribu karyawannya. Selain itu, perusahaan seperti PT Sanken Indonesia, PT Yamaha Music Product Asia, PT Tokai Kagu, PT Danbi Internasional Garut, dan PT Bapintri juga melakukan PHK massal dengan total pekerja yang terdampak mencapai lebih dari 14 ribu orang.
Menurut Alifudin, pemerintah harus segera turun tangan untuk memastikan pekerja yang terdampak mendapatkan hak mereka, termasuk pesangon dan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kementerian Ketenagakerjaan harus memastikan bahwa para pekerja yang terkena PHK memperoleh hak-haknya. Jangan sampai mereka justru tidak mendapatkan keadilan,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti perlunya transparansi dalam proses PHK yang dilakukan perusahaan agar tidak terjadi pelanggaran hak pekerja.
“Kami mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap iklim industri dan menciptakan kebijakan yang dapat menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis dan kesejahteraan pekerja,” tambahnya.
Gelombang PHK massal ini semakin menambah tekanan bagi perekonomian nasional, terutama menjelang bulan Ramadan, ketika konsumsi masyarakat seharusnya meningkat. Jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini bisa berujung pada perlambatan ekonomi yang lebih dalam.