Jakarta – Komisi IX DPR RI menyoroti dugaan pemangkasan anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp10 ribu menjadi Rp8 ribu per porsi. Anggota Komisi IX, Ashabul Kahfi, menegaskan bahwa pihaknya akan mendalami dampak perubahan ini terhadap kualitas makanan yang diberikan kepada masyarakat.
“Kami di Komisi IX sangat menyoroti hal ini. Kami akan mendalami apakah penurunan tersebut disertai dengan perubahan standar bahan baku, porsi, atau kualitas makanan,” ujar Kahfi, Sabtu (8/3/2025).
Menurutnya, program MBG awalnya dirancang untuk memberikan asupan gizi yang memadai bagi kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Penurunan harga yang signifikan dikhawatirkan berimbas pada standar gizi yang diterima oleh penerima manfaat.
“Standar biaya per porsi Rp10 ribu yang sebelumnya ditetapkan, pasti telah melalui kajian yang mempertimbangkan kebutuhan gizi harian. Oleh karena itu, penurunan harga yang signifikan dapat berisiko menurunkan standar gizi yang seharusnya diberikan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan pengurangan anggaran makanan yang tidak sesuai dengan ketetapan awal.
“Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” kata Setyo di Jakarta, Jumat (7/3/2025).
KPK menegaskan bahwa informasi ini masih dalam tahap verifikasi dan akan terus dipantau guna memastikan tidak terjadi penyimpangan anggaran.
“Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif,” tambahnya.
Dalam pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN), Kepala BGN Dadan Hindayana menerima baik informasi tersebut dan berjanji akan melakukan perbaikan tata kelola agar program MBG berjalan sesuai harapan.
“Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif,” ujar Setyo.
Dengan anggaran yang besar, transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor utama dalam memastikan program ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Komisi IX DPR dan KPK berjanji akan terus mengawal kasus ini untuk memastikan kualitas gizi anak-anak tetap terjaga.