Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Komisi III memastikan akan memanggil pimpinan Polri untuk dimintai penjelasan terkait sejumlah peristiwa yang terjadi dalam unjuk rasa 28 Agustus 2025. Agenda pemanggilan tersebut mencakup pembahasan tentang tewasnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan, penggunaan kendaraan taktis (rantis), hingga isu penggunaan gas air mata yang diduga sudah kedaluwarsa.
Anggota Komisi III DPR, Hinca Pandjaitan, mengatakan pihaknya akan menggelar rapat bersama Polri pada awal pekan depan. “Kita sama-sama mendengar juga informasi (gas air mata kedaluwarsa) itu. Tentu kita beri kesempatan kepada kepolisian menjelaskan sedetail-detailnya, agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang cukup. Kami akan berusaha juga untuk menanyakan kepada pimpinan Polri, apa sebenarnya yang terjadi,” ujar Hinca di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (29/8/2025).
Ia menegaskan rapat tersebut dijadwalkan pada awal pekan, kemungkinan Senin (1/9/2025), dan akan menghadirkan pejabat tinggi Polri. “Minggu depan ya, antara Senin. Itu coba dilihat, karena itu memang sudah ada agendanya, nanti kita lihat siapa yang datang dari Polri,” tambahnya.
Terkait tewasnya Affan Kurniawan di Pejompongan, Jakarta Pusat, Hinca menyayangkan insiden tersebut. Menurutnya, aparat seharusnya memahami standar operasional prosedur (SOP) dalam menghadapi massa. “Kita sayangkan itu terjadi. Mestinya teman-teman di kepolisian paham betul SOP-nya yang bisa mengukur situasi dengan tepat. Karena memang mobil itu cukup kuat untuk dengan masyarakat, mestinya dia bisa membaca situasi itu,” ungkapnya.
Hinca juga menyoroti cara aparat menghalau massa yang dinilai tidak lazim. “Kalau saya lihat kecepatannya, belum pernah saya melihat menghalau massa itu secepat itu. Biasanya kan pelan saja, terus sampai mundur, menggeser, itu yang saya lihat,” lanjutnya.
Pemanggilan ini diharapkan dapat memberikan klarifikasi menyeluruh kepada publik terkait dugaan pelanggaran prosedur dalam pengendalian massa. Selain itu, DPR menilai transparansi Polri sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat di tengah sorotan tajam atas insiden yang menewaskan seorang warga sipil.