Jakarta – Janji cinta yang dirangkai kata manis kini tak lagi sekadar urusan perasaan. Sejak Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru resmi berlaku, rayuan yang berujung membawa lari perempuan dengan tipu daya berubah menjadi perkara serius di mata hukum.
Negara menegaskan, asmara palsu bukan lagi drama pribadi, melainkan tindak pidana yang dapat berakhir di balik jeruji besi. Ketentuan ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku sejak Kamis (2/1/2026).
Salah satu pasal yang menyita perhatian publik adalah Pasal 454 ayat (2), yang mengatur pidana bagi setiap orang yang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan, dengan maksud menguasai korban. Ancaman hukumannya tidak main-main, yakni pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menjelaskan bahwa pasal tersebut dirancang untuk menjerat praktik manipulasi yang kerap dibungkus dengan hubungan asmara. Menurutnya, tindakan “membawa pergi perempuan” berbeda dengan penculikan atau penyanderaan karena sering kali dilakukan atas dasar persetujuan korban.
“Namun persetujuan itu lahir dari tipu daya. Ketika niat pelaku sejak awal adalah menguasai korban, maka unsur pidananya terpenuhi,” ujar Abdul saat dikonfirmasi pada Sabtu (10/1/2026).
Ia menambahkan, unsur penting dalam pasal ini juga berkaitan dengan usia korban.
Perempuan yang dibawa pergi umumnya masih berada di bawah umur atau berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. Dalam konteks tersebut, negara memandang perlu hadir untuk melindungi hak dan keselamatan korban dari manipulasi emosional yang berpotensi merusak masa depan.
Meski ancaman pidananya berat, Abdul menegaskan bahwa tindak pidana ini tergolong delik aduan. Artinya, proses hukum hanya dapat berjalan jika ada laporan resmi dari pihak perempuan yang menjadi korban atau dari suaminya. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 454 ayat (4) KUHP baru.
“Tanpa pengaduan, aparat penegak hukum tidak bisa memprosesnya. Ini memberikan ruang bagi korban untuk menentukan langkah hukum,” jelasnya.
Dalam proses pembuktian, aturan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru. Alat bukti dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, bukti elektronik, hingga pengamatan hakim di persidangan.
Meski demikian, korban tidak diwajibkan menyiapkan seluruh alat bukti sejak awal pelaporan. “Korban cukup melapor. Penyidik nantinya yang akan mencari dan melengkapi alat bukti,” kata Abdul.
KUHP baru juga memuat ketentuan pengecualian. Jika pelaku menikahi perempuan yang dibawa pergi dan perkawinan tersebut sah menurut peraturan perundang-undangan, maka pidana tidak dapat dijatuhkan sebelum perkawinan itu dinyatakan batal oleh pengadilan.
Klausul ini memunculkan perdebatan publik, terutama terkait potensi penyalahgunaan untuk menghindari jerat hukum.
Terlepas dari polemik tersebut, pemerintah menegaskan bahwa semangat utama KUHP baru adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kuat, khususnya bagi perempuan dan kelompok rentan.
Dengan aturan ini, relasi asmara diharapkan tidak lagi dijadikan kedok untuk melakukan kejahatan, sementara masyarakat didorong untuk lebih waspada terhadap janji cinta yang menyesatkan.