Samarinda – Rencana renovasi rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur dengan anggaran mencapai Rp25 miliar menuai kritik dari kalangan mahasiswa. Kebijakan tersebut dinilai tidak mencerminkan prioritas yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Presiden Mahasiswa UINSI Samarinda, Himawan Aditya, menilai langkah pemerintah provinsi tersebut menunjukkan ketidaksensitifan terhadap kondisi sosial yang tengah dihadapi warga. Di tengah berbagai keterbatasan di sektor publik, alokasi anggaran besar untuk fasilitas pejabat dianggap tidak relevan.
“Kebijakan ini tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat. Di tengah kebutuhan yang begitu mendesak, justru fasilitas elite yang diprioritaskan,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).
Ia menegaskan kebijakan publik seharusnya berorientasi pada kemaslahatan bersama, bukan kepentingan kelompok tertentu. Menurutnya, keputusan tersebut berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat.
Himawan juga menyoroti masih banyak persoalan mendasar di Kalimantan Timur yang belum tertangani optimal, mulai dari ketimpangan pendidikan, akses layanan kesehatan, hingga kondisi infrastruktur jalan di sejumlah daerah.
Ia menilai, kondisi tersebut semestinya menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan.
“Jika pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, maka yang harus diutamakan adalah kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, bukan justru memperindah simbol kekuasaan,” tutupnya.