Magelang – Sejumlah kader PDI Perjuangan tetap menghadiri kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, meskipun telah ada instruksi dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk menunda keberangkatan. Instruksi tersebut dikeluarkan menyusul penahanan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Instruksi dari DPP PDIP yang ditandatangani Megawati pada Kamis (20/02/2025) meminta para kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan ke Magelang dan tetap berada dalam koordinasi aktif dengan partai. Namun, beberapa kepala daerah tetap mengikuti agenda yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut.
Bupati Malang, Sanusi, salah satu kepala daerah yang tetap hadir di Magelang, menegaskan bahwa keputusannya bukan bentuk pembangkangan terhadap partai.
“Keberangkatan beliau tidak bisa diartikan membangkang keinginan partai, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap pemerintah, terutama Presiden Prabowo, karena acara ini sudah direncanakan jauh sebelum surat dari PDIP diterbitkan,” ujar Ahmad Khusairi, Juru Bicara Tim Pemenangan Sanusi-Lathifah Shohib, pada Jumat (21/02/2025).
Bupati Lebak, Hasbi Jaya, juga mengambil sikap serupa dengan tetap menghadiri retret di Magelang. Menurut Juru Bicaranya, Agus Wisas, keputusan ini didasarkan pada tanggung jawabnya sebagai kepala daerah.
“Pak Hasbi sudah berada di sana. Kalau harus balik lagi, bagaimana pertanggungjawaban kepada negara dan masyarakat?” kata Agus.
Sementara itu, Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma, menegaskan bahwa ia tetap mengikuti retret demi kepentingan rakyat Brebes.
“Berangkat, demi kepentingan masyarakat,” ujar Paramitha singkat.
Selain itu, Bupati Grobogan, Setyo Hadi, juga dilaporkan menghadiri acara retret setelah menyelesaikan agenda rapat paripurna dan serah terima jabatan.
“Iya ikut. Setelah paripurna, langsung ke Magelang. Maksimal jam 3 sore harus sudah sampai,” kata Setyo kepada wartawan.
Meskipun beberapa kepala daerah dari PDIP tetap menghadiri retret, sebagian lainnya memilih mematuhi instruksi Megawati dengan menunda keberangkatan mereka.
Retret kepala daerah ini merupakan program pembekalan yang diselenggarakan Kemendagri bagi para kepala daerah yang baru dilantik. Acara ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan pemerintahan.
Namun, dengan adanya larangan dari Megawati, dinamika internal PDIP pun menjadi sorotan. Pengamat politik menilai bahwa perbedaan sikap ini bisa berpengaruh terhadap soliditas partai ke depan.