Samarinda – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog untuk pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebanyak dua juta ton sampai akhir Desember 2023.
Penugasan tersebut jadi salah satu hasil rapat Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik dan Idul Fitri 2023 yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara 24 Maret 2023 lalu.
Anggota DPRD Kaltim Harun Ar Rasyid mengingatkan, Indonesia kaya akan tanah pertanian dan lautnya. Selain itu, petani baru saja memasuki panen raya, tapi harga beras dan gabah masih belum bagus. Ia mempertanyakan langkah pemerintah dan Bapanas untuk impor.
“Indonesia ini kan tanahnya luas begitu juga lautnya. Seharusnya Indonesia jadi negara agraris dan maritim. Ini harusnya jadi prioritas pembangunan, yang menciptakan swasembada pangan,” ungkap Harun kepada MSI Group melalu aplikasi WhatsApp, Minggu (9/4/2023).
Kerangka sampel area Badan Pusat Statistik (BPS) mengestimasi produksi beras pada Januari-April 2023 akan terjadi surplus beras pada Februari sekitar 320 ribu ton, pada Maret 2,84 juta ton, dan pada April 1,26 juta ton.
“Harusnya Bulog dan pemerintah berpihak kepada petani Indonesia, bukan petani asing,”ujarnya.
Harun menyampaikan, jika mengutip laman resmi Bulog, saat ini realisasi SPHP oleh Bulog sudah mencapai 543.472 ton. Sedangkan, realisasi pengadaan baru 48.513 ton. Hal itu menjadi angka yang sangat minim mengingat saat ini masih musim panen raya.
Penyerapan Bulog baru 48.513 ton dari perkiraan panen nasional 2023. Sedangkan, pada Januari 2023 defisit 1,2 juta ton. Menurutnya, konsumsi beras nasional secara bulanan diproyeksi bisa mencapai 2,54 juta ton. Artinya, sepanjang Januari-April 2023 diprediksi akan ada surplus 3,22 juta ton beras.
“Faktanya setiap tahun pemerintah impor beras. Karena impor ini, petani kita tidak terlindungi. Harga panen petani dalam negeri rendah. Posisi petani semakin lemah. Petani frustrasi dan semakin malas berproduksi,” terangnya.