Jakarta – Langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam mencampuri urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menjadi sorotan khusus terutama dari sejumlah tokoh di Koalisi Perubahan. Jokowi diminta mereka untuk tidak cawe-cawe urusan copras-capres.
Pertama, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh disebut tidak senang melihat Jokowi terlalu ikut campur dalam urusan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ia menilai semestinya Jokowi bisa memposisikan diri sebagai kepala negara.
“Melihat memang Pak Surya melihat bahwa hal-hal yang selama ini berlangsung kalau diamati Pak Surya itu kurang sehat. Bahwa, bahkan disebut tidak sehat kalau caranya begini,” kata Ketua Pemenangan Pemilu NasDem Sugeng Suparwoto di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2023).
“Ya, mestinya, mohon maaf, presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara itu harus memposisikan sebagai negarawan gitu lho,” tambahnya.
Partai NasDem juga menilai kalau sponsor atau endorse yang dilakukan Jokowi terhadap beberapa tokoh dinilai tidak perlu dilakukan.
“Intinya bagaimana mengendorse satu per satu itu menurut hemat kita tidak bagus. Dalam konteks cawe-cawe lah kalau bahasa umumnya,” tuturnya.
Sementara itu, bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan menyinggung ada pihak yang takut kehilangan kekuasaan. Ia juga berharap negara tidak perlu melakukan intervensi pada Pilpres 2024.
“Kami ajukan diri dengan menyatakan ini gagasan kami ini rekam jejak kami dan ini karya kami, biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara, negara netral dan percayakan rakyat bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record,” kata Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5/2023).
“Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang lecehkan rakyat Indonesia. Mereka (rakyat) sudah matang, mampu untuk menentukan kepada siapa, tidak perlu ada intervensi-intervensi,” sambung Anies.
“Menurut saya, presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis-lah,” kata JK di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5/2023) malam.
Pernyataan itu disampaikan JK, menyusul NasDem yang tidak diundang dalam pertemuan partai-partai koalisi pemerintah di Istana Negara beberapa waktu lalu.
Menurut JK, mengingat NasDem adalah koalisi pemerintahan Jokowi, seharusnya diundang, apalagi jika pertemuan itu membahas persoalan pembangunan. Karenanya, dia menilai pertemuan itu erat kaitannya dengan politik jelang pemilu.
“Kalau pertemuan itu membicarakan karena di Istana ya, membicarakan tentang urusan pembangunan itu wajar, tapi kalau berbicara pembangunan saja, mestinya Nasdem di undang kan, tapi berarti ada pembicaraan politik, menurut saya,” terangnya.