Jakarta – Di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok dan tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) memilih turun ke jalan. Ribuan mahasiswa dijadwalkan menggelar aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/6/2026), dengan membawa lima tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah.
Aksi yang mengusung tema “Menuju Indonesia Bangkrut” itu merupakan hasil konsolidasi mahasiswa yang dilakukan beberapa hari sebelumnya. Mahasiswa menilai berbagai kebijakan ekonomi dan tata kelola anggaran negara belum mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari mahalnya harga kebutuhan pokok hingga menyempitnya lapangan pekerjaan.
Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan menjelaskan, terdapat lima tuntutan utama yang akan disampaikan dalam aksi tersebut. Pertama, menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kedua, menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Ketiga, menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Keempat, menghentikan praktik militerisme di ranah sipil. Kelima, mendesak Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah dan berhenti menghindari kritik publik.
Mahasiswa menilai berbagai persoalan ekonomi saat ini tidak hanya tercermin dalam angka pertumbuhan nasional, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kenaikan harga pangan, biaya hidup yang meningkat, serta terbatasnya kesempatan kerja menjadi alasan utama mengapa isu ekonomi ditempatkan sebagai fokus utama aksi.
“Kenyataan yang kita hadapi sekarang adalah ekonomi hanya tumbuh di atas kertas, tapi di meja makan rakyat, tidak ada yang berubah. Harga beras naik, lapangan kerja menyempit, rakyat sekarat dihajar pajak, dan pemerintah sibuk memoles citra,” kata Yatalathof Ma’shum Imawan dalam keterangan menjelang aksi di Jakarta, Jumat (12/6/26).
Menurut BEM UI, Indonesia memiliki sumber daya yang besar, namun kesejahteraan masyarakat dinilai belum meningkat secara merata. Mahasiswa juga menyoroti komunikasi pemerintah yang dianggap kurang responsif terhadap kritik publik serta penggunaan aparat negara yang dinilai berlebihan dalam merespons suara masyarakat.
Isu penghentian Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu tuntutan yang paling banyak menyita perhatian. Sebelumnya, BEM UI juga pernah menggelar aksi di depan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi pada Mei 2026. Saat itu, mahasiswa menolak penggunaan anggaran pendidikan untuk mendukung program yang dianggap tidak menyentuh akar persoalan pendidikan tinggi, seperti biaya kuliah, kesejahteraan dosen, dan pemerataan kualitas pendidikan.
“Pendidikan membutuhkan perhatian serius. Kami menilai prioritas anggaran seharusnya lebih banyak diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, dan akses yang merata,” ujar pernyataan BEM UI dalam aksi pendidikan yang digelar di Jakarta pada awal Mei 2026.
Selain persoalan ekonomi, mahasiswa juga mengangkat isu demokrasi dan relasi sipil-militer. Tuntutan penghentian militerisme di ranah sipil muncul karena kekhawatiran terhadap semakin luasnya keterlibatan unsur militer dalam sektor-sektor yang selama ini dikelola oleh lembaga sipil. Mahasiswa menilai prinsip demokrasi mensyaratkan pembagian peran yang jelas antara institusi sipil dan militer.
Aksi BEM UI kali ini memperlihatkan bahwa gerakan mahasiswa masih berupaya memainkan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik. Sejak era reformasi, kampus menjadi salah satu ruang yang secara konsisten menyuarakan kritik terhadap pemerintah ketika muncul persoalan yang dianggap berdampak luas bagi masyarakat.
Bagi masyarakat, substansi tuntutan mahasiswa bukan semata soal demonstrasi di jalan. Isu harga kebutuhan pokok, biaya hidup, penggunaan anggaran negara, hingga kualitas demokrasi merupakan persoalan yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Karena itu, aksi tersebut berpotensi menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah sekaligus membuka ruang diskusi publik mengenai arah kebijakan nasional.
Pada akhirnya, demonstrasi mahasiswa selalu lebih dari sekadar pengerahan massa. Di balik spanduk dan orasi, terdapat upaya menghadirkan kembali pertanyaan mendasar tentang kesejahteraan rakyat, efektivitas penggunaan anggaran negara, dan kualitas demokrasi. Jawaban atas pertanyaan itu bukan hanya penting bagi pemerintah, tetapi juga bagi masa depan masyarakat Indonesia.