Jakarta – Keterbukaan riwayat pendidikan anggota DPR RI menghadapi persoalan serius dalam penyajian data publik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 211 dari 580 anggota DPR terpilih hasil Pemilu 2024 tidak menyebutkan latar belakang pendidikan dalam data pencalonan. Jumlah tersebut mencapai 36,38 persen dari keseluruhan kursi parlemen.
Persoalan itu kembali relevan ketika petisi pembukaan ijazah anggota DPR memperoleh lebih dari 22 ribu tanda tangan hingga Selasa (17/11/2026). Di tengah tuntutan transparansi tersebut, penelusuran awal terhadap profil anggota delapan fraksi juga menemukan perbedaan antara pencantuman gelar akademik, riwayat pendidikan, dan data pendidikan terakhir yang tersedia secara resmi.
Publikasi Statistik Politik 2024 yang diterbitkan BPS mencatat 29 anggota DPR terpilih berpendidikan doktor atau S3, setara lima persen dari keseluruhan anggota. Sementara itu, sebanyak 155 anggota tercatat berpendidikan S1, 119 orang S2, 63 orang SMA atau sederajat, dan tiga orang diploma tiga.
Berbeda dengan data tersebut, inventaris awal GOnews terhadap direktori anggota DPR, MPR, dan fraksi-fraksi berhasil menghimpun 100 nama yang menggunakan gelar doktor atau memiliki informasi pendidikan S3. Jumlah ini setara 17,24 persen dari 580 kursi, tetapi belum seluruhnya dikonfirmasi melalui dokumen kelulusan perguruan tinggi.
Perbedaan kedua angka tidak dapat langsung diartikan sebagai kesalahan pencatatan. Statistik BPS menggunakan data hasil Pemilu 2024, sedangkan inventaris GOnews menggabungkan profil yang tersedia hingga November 2026. Beberapa legislator juga memperoleh gelar doktor setelah terpilih, sementara direktori lembaga tidak selalu diperbarui secara bersamaan.
Masalah mendasarnya terletak pada belum tersedianya basis informasi pendidikan yang seragam, lengkap, dan mudah diverifikasi. Perbedaan penggunaan gelar Dr., Drs., doktor kehormatan, serta klasifikasi pendidikan terakhir berisiko menghasilkan kesimpulan statistik yang keliru apabila tidak diperiksa secara individual.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa informasi pendidikan anggota legislatif sebenarnya telah disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) ketika mereka mengikuti pencalonan.
“Sebenarnya kan kalau dalam pencalonan sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka,” ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026), sebagaimana dipublikasikan melalui kanal resmi DPR.
Pernyataan tersebut menjelaskan keberadaan dokumen persyaratan di KPU, tetapi belum menjawab secara terperinci sejauh mana masyarakat dapat mengakses salinan dokumen, memeriksa riwayat pendidikan lengkap, serta memperoleh informasi mengenai perubahan kualifikasi akademik anggota setelah dilantik.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengingatkan bahwa kekosongan informasi pendidikan tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti persoalan keabsahan ijazah.
“Kita juga perlu membedakan antara tidak mencantumkan atau tidak memublikasikan riwayat pendidikan dengan persoalan keabsahan ijazah,” katanya, Selasa (17/11/2026), sebagaimana diberitakan Suara.com.
Pembedaan tersebut penting. Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan pendidikan minimum calon anggota DPR adalah tamat SMA atau sederajat. Undang-undang tidak mensyaratkan setiap legislator mempunyai gelar sarjana, magister, ataupun doktor.
Dengan demikian, keberadaan anggota berpendidikan SMA bukan persoalan hukum selama persyaratan dipenuhi secara sah. Gelar pendidikan tinggi juga tidak dengan sendirinya membuktikan kemampuan legislasi, integritas, maupun kualitas pelaksanaan tugas sebagai wakil rakyat.
Justru karena persyaratan pendidikan merupakan bagian dari kelayakan administratif pencalonan, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah informasi yang dipublikasikan sesuai dengan dokumen yang diperiksa lembaga berwenang.
Petisi yang digagas Farida Octavia melalui Change.org menuntut keterbukaan riwayat pendidikan anggota DPR, verifikasi dokumen oleh lembaga terkait, serta kesediaan anggota legislatif membuka informasi pendidikan mereka. Berdasarkan pemantauan NU Online pada Selasa pukul 14.10 WIB, petisi tersebut memperoleh 22.007 tanda tangan terverifikasi.
Tuntutan keterbukaan tidak berarti seluruh dokumen pribadi harus diumumkan tanpa pembatasan. Mekanisme akses tetap perlu mempertimbangkan ketentuan informasi publik, perlindungan data pribadi, dan kewenangan lembaga pemeriksa.
Persoalan lain muncul pada pembandingan antarfaksi. Inventaris awal menemukan jumlah doktor yang berbeda-beda di setiap partai. Namun, kelengkapan direktori dan pembaruan profil tidak seragam, sehingga perbedaan tersebut belum dapat digunakan untuk menyimpulkan tingkat pendidikan definitif masing-masing fraksi.
KPU memegang peran penting untuk menjelaskan kelengkapan informasi pendidikan dalam data pencalonan 2024, sedangkan DPR dan MPR dapat memperbaiki konsistensi publikasi profil anggota aktif. Perguruan tinggi menjadi sumber verifikasi untuk kualifikasi akademik yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Tanpa mekanisme pencatatan yang konsisten, masyarakat akan terus bergantung pada pencarian terpisah terhadap berbagai direktori untuk mengetahui latar belakang pendidikan wakil rakyatnya.
Data BPS mengenai 211 anggota tanpa informasi pendidikan dan perbedaan hasil inventaris doktor menunjukkan kebutuhan pemutakhiran yang dapat diperiksa secara terbuka. Hingga penelusuran ini disusun, jumlah definitif anggota DPR aktif yang telah menyelesaikan pendidikan S3 belum dapat dipastikan melalui satu basis data publik yang seragam.
