Jakarta – Polemik kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen per 1 Januari 2025 kembali mencuat. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit, menegaskan bahwa kebijakan tersebut berasal dari inisiatif pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
“UU HPP adalah inisiatif Pemerintahan Jokowi yang diajukan ke DPR pada 5 Mei 2021, dan seluruh fraksi setuju untuk membahasnya,” ujar Dolfie, Minggu (22/12/2024).
RUU HPP dibahas antara pemerintah dan DPR di Komisi XI, kemudian disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 7 Oktober 2021. Delapan fraksi, termasuk PDIP, mendukung pengesahan ini, kecuali PKS.
“UU HPP bersifat omnibus, mengubah sejumlah ketentuan seperti UU KUP, UU PPh, UU PPN, dan UU Cukai. Tarif PPN 12 persen adalah amanat dari undang-undang ini,” lanjut Dolfie.
Namun, pemerintah diberi ruang untuk menyesuaikan tarif dalam rentang 5-15 persen sesuai kondisi perekonomian nasional. Penyesuaian tarif PPN hanya bisa dilakukan melalui persetujuan DPR.
Dolfie mengingatkan, jika tarif 12 persen diterapkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, perhatian harus diberikan pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan penghasilan masyarakat, serta efisiensi belanja negara.
Sementara itu, Politikus Gerindra, Novita Wijayanti, menyatakan bahwa PDIP juga memiliki peran besar dalam kebijakan ini.
“Usulan kenaikan PPN bukan keputusan tiba-tiba, tetapi bagian dari kebijakan UU HPP yang disepakati pada 2021. Ini hasil keputusan bersama,” jelas Novita, Minggu (22/12/2024).
Novita meminta semua pihak berhenti memainkan peran korban dalam diskusi ini. Menurutnya, fokus utama adalah mencari solusi terbaik untuk rakyat tanpa mengesampingkan keberlanjutan ekonomi negara.
“Jangan hanya mencari simpati publik, tetapi mari bekerja sama menyelesaikan tantangan ekonomi,” tegasnya.
Kenaikan tarif PPN tetap menjadi topik yang sensitif di tengah masyarakat. Meski pemerintah telah menjelaskan bahwa penyesuaian ini bertujuan untuk mendukung stabilitas ekonomi, keberlanjutan pembangunan, dan kesejahteraan publik, kritik dari berbagai kalangan terus bermunculan.