Bandung – Usai dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi langsung menggebrak dengan keputusan unik. Ia mengangkat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, sebagai staf khusus tanpa gaji. Langkah ini dianggap segar di tengah pembatasan pengangkatan tenaga ahli yang membebani anggaran.
Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah di Istana Negara, Jakarta, termasuk Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025-2030 pada Kamis (20/02/2025). Dalam kesempatan itu, Dedi menegaskan dirinya telah menyiapkan berbagai perlengkapan untuk mengikuti retreat kepala daerah.
“Oh sudah disiapin. Apa saja, kaos, training, topi, sepatu, baju Satpol PP, lengkap. Siap (ikut retreat),” ujar Dedi di Istana Negara.
Namun yang menarik perhatian publik adalah keputusannya menggandeng Susi Pudjiastuti sebagai staf khusus yang bekerja secara sukarela tanpa honor.
“Gini, diterima tapi Bu Susi minta tidak ada honor. Dan gini kan, larangan untuk mengangkat tenaga ahli, pakar penasehat, itu kan kalau menimbulkan biaya kalau pendapat saya. Jadi seluruh penasehat di Provinsi Jawa Barat semuanya relawan, sukarela,” jelas Dedi.
Dedi menegaskan pengangkatan Susi ini bukan sekadar simbolis. Nantinya, Susi akan fokus memberikan saran terkait pengelolaan wilayah laut di Jawa Barat. Ia menilai pengalaman Susi di bidang maritim sangat penting untuk menjaga kelestarian laut di provinsi ini.
“Arahannya ya Bu Susi tetap memiliki spirit yang kuat untuk membantu Pemprov Jabar agar laut-lautnya terjaga dan tidak boleh lagi laut dipagari,” ungkap Dedi.
Adapun tugas konkret Susi nantinya meliputi pemberian arahan soal pembangunan dermaga hingga pengembangan transportasi udara untuk menghubungkan lintas daerah.
“Kemudian konsepsi tentang pembangunan lintas daerah dengan sistem transportasi udara,” kata Dedi.
Rencananya, Surat Keputusan (SK) pengangkatan Susi sebagai staf khusus akan diteken setelah kegiatan retreat kepala daerah selesai.
Keputusan Dedi Mulyadi menunjuk Susi Pudjiastuti sebagai staf khusus mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik Jawa Barat, Indra Kusuma, menyebut langkah ini sebagai contoh konkret sinergi antara pemerintah dan tokoh publik untuk pembangunan daerah.
“Keterlibatan Susi Pudjiastuti dapat menjadi angin segar bagi tata kelola kelautan di Jawa Barat yang selama ini masih belum optimal,” ujar Indra.
Langkah ini juga dipandang sebagai upaya Dedi untuk membangun pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Dengan merekrut tenaga ahli secara sukarela, ia ingin memastikan bahwa jabatan di lingkup pemerintahan benar-benar diisi oleh orang yang memiliki dedikasi dan kompetensi.
Selain mengangkat Susi sebagai staf khusus, Dedi juga menekankan pentingnya kedisiplinan di lingkungan pemerintahan. Ia bahkan menyiapkan seragam Satpol PP bagi seluruh kepala daerah yang ikut dalam retreat. Hal ini dimaksudkan untuk menanamkan jiwa pengabdian dan kedisiplinan sejak awal masa jabatan.
Kebijakan ini dinilai selaras dengan gaya kepemimpinan Dedi yang dikenal tegas namun tetap membumi. Sebelumnya, ia juga mencuri perhatian publik setelah mencopot Kepala SMAN 6 Depok pada hari pertama menjabat karena dinilai tidak disiplin.
Dengan terobosan ini, publik menanti langkah-langkah nyata Dedi Mulyadi bersama Susi Pudjiastuti untuk membangun Jawa Barat yang lebih baik. Sinergi antara pemerintah daerah dan tokoh nasional diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berpihak kepada masyarakat.