Bandung – Langkah tegas tengah dipersiapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk membentuk karakter pelajar SMA. Dalam pernyataannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/02/2025), ia mengungkapkan rencana memasukkan program wajib militer (wamil) ke dalam kurikulum pendidikan SMA di Jawa Barat.
“Saya berencana memasukkan kurikulum wamil untuk SMA untuk pembentukan karakter bela negara,” kata Dedi.
Menurut Dedi, program ini ditujukan khusus bagi siswa yang kedapatan melakukan tindakan kenakalan remaja seperti balap liar, terlibat geng motor, hingga perkelahian antarpelajar.
“Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan, kemudian terlibat geng motor, perkelahian antar pemuda, antar siswa, kita akan masukin wamil,” tuturnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dikatakan akan bekerja sama dengan Kodam III/Siliwangi untuk merealisasikan program ini.
“Saya akan kerja sama dengan Kodam III Siliwangi yang gambarnya harimau, maung,” ujar Dedi.
Ia menegaskan bahwa pendekatan wajib militer ini menjadi bagian dari upaya membentuk kedisiplinan dan rasa cinta tanah air sejak dini di kalangan pelajar.
Selain itu, Dedi juga menuturkan bahwa Pemprov Jabar telah menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk mengatasi persoalan geng motor dan premanisme yang kerap meresahkan masyarakat.
“Geng motor kita sudah membuat alokasi untuk menangani geng motor dan premanisme di Jabar, relatif lumayan alokasinya,” ungkap Dedi.
Rencana ini langsung mendapat sorotan publik, terutama kalangan pendidik dan pemerhati pendidikan. Beberapa pihak menilai ide tersebut sebagai terobosan dalam menghadapi kenakalan remaja yang semakin marak di Jawa Barat. Namun, sebagian lainnya khawatir pendekatan militeristik bisa berdampak negatif terhadap psikologi siswa.
Pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Dr. Arief Rahman, menilai gagasan ini menarik namun perlu kajian lebih mendalam agar tujuan pembinaan karakter tidak bergeser menjadi intimidasi.
“Pendekatan ketegasan memang diperlukan, tapi jangan sampai menghilangkan esensi pendidikan yang seharusnya mengedepankan pembinaan moral dan mental secara persuasif,” kata Arief.
Menanggapi respons publik, Dedi menegaskan bahwa tujuan utama wamil bukan untuk menghukum, melainkan membangun karakter pelajar yang lebih disiplin dan bertanggung jawab.
“Kita ingin anak-anak ini punya disiplin, punya rasa tanggung jawab. Ini bagian dari menanamkan cinta tanah air sejak dini,” jelas Dedi.
Lebih lanjut, Dedi juga mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan kebijakan lain di bidang pendidikan, seperti penguatan kurikulum kearifan lokal dan pelibatan komunitas masyarakat dalam mengawasi perilaku pelajar.
Program wajib militer untuk pelajar ini direncanakan mulai diujicobakan pada tahun ajaran baru 2025/2026 di beberapa sekolah yang memiliki catatan tinggi kasus kenakalan remaja. Pemprov Jabar juga akan membuka ruang dialog dengan para kepala sekolah dan orang tua siswa untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai tujuan.
Dengan upaya ini, Dedi berharap generasi muda Jawa Barat dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih tangguh, disiplin, serta memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap diri sendiri dan lingkungannya.