Jakarta – Rencana pemerintah memperluas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu kekhawatiran ekonom terkait risiko pembengkakan defisit anggaran. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menyebutkan bahwa defisit APBN berpotensi mencapai 3,1 persen dari PDB pada 2029 jika target program ini dilakukan tanpa penyesuaian anggaran.
“Jika target MBG mencapai 100 persen pada 2029, belanja negara bisa mencapai Rp4.962 triliun, sehingga rasio defisit melebihi batas yang diperbolehkan Undang-Undang Keuangan Negara 2003,” jelas Nailul di Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Ia menambahkan, potensi pendapatan negara bisa ditingkatkan melalui optimalisasi pajak sektor pertambangan dan pengawasan ketat terhadap pengemplang pajak, yang saat ini bernilai lebih dari Rp300 triliun.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyarankan agar program MBG menerapkan pendekatan geographic targeting dengan fokus pada daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Wilayah-wilayah ini meliputi Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah.
“Pemerintah harus memprioritaskan daerah 3T lebih dahulu. Untuk masyarakat di kota besar, subsidi MBG bisa diarahkan kepada pelajar dari keluarga miskin, sedangkan siswa dari keluarga mampu bisa menggunakan skema iuran,” ujar Bhima.
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang memikirkan penambahan anggaran untuk MBG guna mempercepat jangkauan program tersebut.
“Masih banyak anak-anak yang belum menerima manfaat MBG. Presiden ingin memastikan sebanyak 82,9 juta anak dapat menikmati program ini sebelum akhir 2025,” ujar Dadan usai rapat bersama Presiden di Istana Kepresidenan pada 17 Januari 2025.
Dalam kesempatan lain, Presiden Prabowo Subianto juga mengajak pemerintah daerah untuk mendukung pendanaan program MBG. “Kami membuka pintu bagi gubernur atau bupati yang ingin membantu. Yang penting efisien, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran anggaran,” kata Prabowo dalam acara di Jakarta, 16 Januari 2025.
Namun, Bhima menilai efisiensi menjadi kunci keberhasilan program ini. “Menambah anggaran tanpa perencanaan matang hanya akan memperbesar risiko fiskal di masa depan,” pungkasnya.
Para ekonom berharap pemerintah menyeimbangkan prioritas anggaran untuk memastikan program MBG berjalan tanpa membebani APBN yang sudah menghadapi tantangan fiskal dari program-program strategis lain.