Jakarta – Sikap diam Ketua DPR RI, Puan Maharani, atas kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menjadi tersangka dalam kasus suap Harun Masiku, mendapat apresiasi dari pengamat politik. Langkah ini dianggap menjaga stabilitas partai di tengah guncangan politik.
Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, menyebut sikap “wait and see” Puan sebagai langkah tepat. Ia menilai, respon berlebihan justru dapat memunculkan masalah baru yang lebih kompleks.
“Kalau terlalu emosional, responsnya malah menjadi bumerang. Sikap Puan ini sudah sesuai garis partai, menunggu arahan dari Ketua Umum,” ujar Agung saat dihubungi, Rabu (25/12/2024).
Ia menyarankan PDIP segera mengambil langkah konstruktif untuk mengatasi dampak kasus ini. Beberapa solusi yang diusulkan termasuk mengajukan praperadilan terhadap KPK, mencari Sekjen baru, dan menjaga komunikasi publik agar tetap terukur.
“Praperadilan adalah langkah untuk menguji proses hukum KPK. Selain itu, partai perlu segera menunjuk Sekjen baru agar organisasi tetap solid,” tambah Agung.
Publik diharapkan menilai PDIP secara objektif dalam menyikapi kasus ini. Respons tenang dinilai lebih baik dibandingkan reaksi emosional yang bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap partai berlambang banteng tersebut.
Selain itu, Agung juga mengingatkan bahwa kasus seperti ini bukanlah hal baru dalam dunia politik. Ia menegaskan pentingnya PDIP untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik di tengah situasi yang sulit.
“Sikap hati-hati ini akan menghindarkan PDIP dari risiko politik yang lebih besar. Fokus pada penyelesaian internal menjadi prioritas,” katanya.
Kasus yang melibatkan Hasto Kristiyanto ini menjadi ujian besar bagi PDIP menjelang tahun politik 2024. Penanganan yang bijaksana akan sangat menentukan posisi partai di mata masyarakat.