Ibu Kota Negara (IKN) yang awalnya dibungkus dengan narasi modernisasi, transformasi, dan kebanggaan nasional, kini justru menjadi bahan olok-olok di ruang publik.

Pernyataan Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja Nasional Partai Golkar tahun 2025 menunjukkan bagaimana politik di Indonesia sering kali terjebak dalam logika kekuasaan yang dangkal.

Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia dengan penuh semangat meluncurkan program konversi minyak tanah ke gas elpiji (LPG) 3 kg di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Prabowo Subianto menggebrak panggung politik dengan pernyataan keras soal kemungkinan reshuffle Kabinet Merah Putih.

Drama politik di Kalimantan Timur akhirnya berakhir di Mahkamah Konstitusi. Gugatan sengketa Pilgub yang diajukan Isran-Hadi resmi ditolak.

publik terhadap kinerja kabinet Prabowo-Gibran, sebuah nama mencuat sebagai figur dengan tingkat kepuasan tertinggi: Prof. Nasaruddin Umar, Menteri Agama, yang meraih apresiasi publik hingga 92,9% menurut survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Januari 2025.

Kegaduhan dalam pemerintahan bukanlah sesuatu yang baru.

Bahlil berlagak pahlawan. Menteri ESDM ini kini tampil seolah menyelesaikan masalah yang ia ciptakan sendiri: aturan pembatasan penjualan LPG 3 kg di pengecer.

yang membatasi penjualan LPG 3 kg hanya di agen resmi Pertamina telah menciptakan kepanikan di masyarakat.

Pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendesa PDTT) Yandri yang menyebut wartawan dan LSM sebagai “pengganggu kepala desa” menimbulkan tanda tanya besar.