Jakarta – Presiden Prabowo Subianto berencana memulai aktivitasnya di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada 17 Agustus 2028. Langkah ini menandai transisi resmi IKN menjadi pusat pemerintahan politik Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, pada Selasa (10/12/2024).
“IKN akan menjadi pusat kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif mulai 2028, atau paling lambat 2029,” ujar Hasan dalam keterangan tertulis.
Presiden Prabowo, tambahnya, berkomitmen penuh terhadap penyelesaian proyek pemindahan ibu kota sebagai bagian dari agenda strategis pemerintah.
Progres pembangunan IKN menunjukkan kemajuan signifikan. Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, melaporkan bahwa pembangunan infrastruktur dasar sudah mencapai 61,7 persen. Kementerian PU telah mengelola 109 paket proyek dengan total nilai Rp 89 triliun. Progres batch pertama mencapai 95,8 persen, sementara batch kedua dan ketiga masing-masing mencapai 75,1 persen dan 27,9 persen.
Dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Jakarta pada Senin (9/12/2024), Diana menjelaskan bahwa persiapan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dimulai awal 2025. Sementara itu, sejumlah infrastruktur seperti Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, dan gedung kementerian ditargetkan selesai pada akhir Desember 2024.
“Pemindahan ini juga mendesak karena kenaikan air muka laut yang mengancam Jakarta. Untuk itu, pemerintah memprioritaskan kelanjutan pembangunan IKN,” kata Diana.
Pakar tata kota, Dr. Andi Wijaya dari Universitas Gadjah Mada, menyebutkan bahwa keberhasilan pemindahan ibu kota membutuhkan konsistensi kebijakan.
“Percepatan pembangunan IKN akan memberi dampak besar terhadap pemerataan ekonomi nasional,” ujar Andi.
Dengan persiapan yang matang, pemerintah berharap IKN tidak hanya menjadi pusat politik tetapi juga simbol keberlanjutan pembangunan Indonesia.