Solo – Angin perubahan berembus dari Kota Bengawan. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menyatakan kesiapannya menghadapi gugatan hukum terkait proyek mobil Esemka yang kini masuk meja hijau di Pengadilan Negeri (PN) Solo.
Gugatan ini dilayangkan oleh warga bernama Aufaa Luqman, yang menuding Jokowi gagal memenuhi janji menghadirkan mobil Esemka sebagai kendaraan nasional produksi massal.
Ditemui di kediamannya pada Jumat (11/4/2025), Jokowi menegaskan bahwa dirinya telah menunjuk tim kuasa hukum untuk menangani kasus ini.
“Sudah saya serahkan ke pengacara,” ujar Jokowi singkat, sambil menambahkan bahwa ia belum memutuskan akan hadir langsung di sidang perdana yang dijadwalkan pada 24 April 2025.
Gugatan terhadap Jokowi berkaitan dengan tuduhan wanprestasi, di mana penggugat merasa dirugikan sebagai warga dan konsumen karena mobil Esemka tidak kunjung diproduksi secara luas. Namun, Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa proyek Esemka adalah inisiatif swasta, dan bukan proyek pemerintah.
“Mobil Esemka itu milik swasta. Pemerintah hanya memfasilitasi uji emisi saat saya masih Wali Kota Solo. Selanjutnya, sepenuhnya tanggung jawab industri,” jelas Jokowi.
Ia juga menambahkan bahwa persaingan dalam dunia otomotif sangatlah ketat. Merek besar saja, menurutnya, bisa gulung tikar jika tak mampu bersaing.
“Pemerintah hanya bisa membuka jalan dan menarik investor. Produksi dan penjualan, itu ranah industri,” tegasnya.
Dalam penjelasannya, Jokowi menyebut bahwa proyek Esemka dulunya bertujuan untuk mendorong kreativitas siswa SMK dan para teknisi. Ia berharap produk seperti Esemka bisa berkembang, menyerap tenaga kerja, dan memberi dampak ekonomi, meski ia mengakui tantangan industri otomotif sangat kompleks.
Sementara itu, PN Solo melalui Humasnya, Bambang Aryanto, telah mengonfirmasi bahwa gugatan telah terdaftar dengan nomor perkara 96/Pdt.G/2025/PN.Skt. Majelis hakim akan diketuai oleh Putu Gede Hariyadi, dengan anggota Subagyo dan Joko Waluyo.
Dengan isu Esemka kembali mencuat ke publik dan menyeret nama mantan presiden ke ranah hukum, publik kini menanti langkah Jokowi dalam menghadapi tuduhan wanprestasi yang memantik perdebatan lama seputar nasionalisme dan realitas industri.