Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat, khususnya jemaah haji 2023–2024, melaporkan dugaan ketidaksesuaian layanan dan fasilitas yang mereka terima. Imbauan ini disampaikan menyusul naiknya status penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji Kementerian Agama (Kemenag) ke tahap penyidikan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan aduan dapat disampaikan melalui situs https://kws.kpk.go.id/, Call Center 198, atau email pengaduan@kpk.go.id. “Informasi yang masuk akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung proses penyidikan kasus kuota haji,” katanya pada Senin (18/8/2025).
KPK sebelumnya menemukan adanya jemaah yang membayar biaya haji furoda namun justru ditempatkan dalam fasilitas haji khusus. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebut ketidaksesuaian ini diduga berhubungan dengan perubahan pembagian kuota haji tambahan tahun 2024.
“Seharusnya 92 persen kuota untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Namun pembagiannya justru dilakukan setengah untuk reguler dan setengah untuk khusus,” ungkap Asep pada Kamis (14/8/2025) di Gedung Merah Putih KPK.
Perubahan ini dinilai melanggar Pasal 64 UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, serta berdampak pada aliran dana haji ke pihak swasta. Bahkan, KPK menemukan adanya setoran dari perusahaan travel kepada oknum pejabat Kemenag dengan nilai antara 2.600–7.000 dolar AS per kuota, setara Rp41,9 juta hingga Rp113 juta.
Kasus ini bermula dari tambahan 20 ribu kuota haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia setelah pertemuan Presiden Joko Widodo dengan otoritas Saudi pada 2023. Berdasarkan SK Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 15 Januari 2024, tambahan kuota dibagi rata: 10 ribu untuk reguler dan 10 ribu untuk khusus. Alokasi terbesar haji reguler disalurkan ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
Namun, pembagian tersebut diduga menyimpang dan menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp1 triliun. Untuk memperdalam penyidikan, KPK sejak 11 Agustus 2025 mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, yakni mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Ishfah Abidal Aziz, dan pemilik travel Maktour, Fuad Hasan Masyhur.
Selain itu, KPK telah melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik terkait perkara ini. Asep menegaskan keterangan langsung dari jemaah menjadi kunci penting untuk memperkuat bukti lapangan.
Dengan adanya kanal pelaporan terbuka, KPK berharap jemaah yang dirugikan bersedia memberikan keterangan sehingga proses penyidikan dapat berjalan transparan dan akuntabel.