Jakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang berencana menyerahkan tanah terlantar kepada organisasi kemasyarakatan (ormas). Wakil Kepala Kantor PP Muhammadiyah Jakarta, Hefinal Chairan, menilai langkah ini lebih baik daripada membiarkan tanah dikuasai individu secara tidak produktif.
“Setuju, daripada dikuasai orang per orang,” kata Hefinal, Ahad (20/7/2025).
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan ini perlu diperhatikan asal-usul kepemilikan tanah. Menurutnya, jika ada penolakan dari pemilik, penting untuk menelusuri bagaimana lahan tersebut diperoleh.
“Dilihat lagi, bagaimana dia bisa memiliki lahan tersebut,” ujarnya.
Wacana ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Ia menyebutkan bahwa dari total 55,9 juta hektare tanah bersertifikat di Indonesia, sekitar 1,4 juta hektare terindikasi tidak dimanfaatkan dan belum dipetakan.
Nusron menjelaskan bahwa tanah-tanah tersebut bisa menjadi objek reforma agraria dan diperuntukkan bagi lembaga-lembaga berbasis keagamaan dan sosial seperti pesantren, koperasi umat, serta ormas seperti Muhammadiyah, NU, dan alumni PMII. Namun, pemanfaatannya tetap harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RT/RW).
“Kalau untuk bangun pesantren, cari lahan yang zonasinya pemukiman atau industri. Kalau zonasinya pertanian atau perkebunan, bisa dimanfaatkan secara ekonomi lewat koperasi pesantren,” terang Nusron.
Langkah ini juga mendapatkan pembelaan dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut bertujuan menghindari konflik agraria akibat lahan terlantar. Ia menegaskan bahwa prosesnya tidak akan dilakukan secara mendadak, melainkan akan melalui masa tunggu dan serangkaian peringatan.
Dengan dukungan dari ormas besar seperti Muhammadiyah, wacana ini semakin mengemuka dalam diskusi kebijakan reforma agraria. Pemerintah diharapkan tetap menjalankan proses secara transparan dan adil, serta memperhatikan hak dan sejarah kepemilikan tanah yang sah.