Penajam Paser Utara – Pemerintah berencana melelang proyek pembangunan gedung lembaga legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Februari 2025. Proyek ini diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 11,2 triliun dan ditargetkan rampung dalam waktu tiga tahun.
“Jika semua lancar, lelang proyek pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif akan dilaksanakan pada Februari 2025,” ujar Kepala Satuan Tugas Pembangunan IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Minggu (26/01/2025).
Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan bahwa IKN akan menjadi pusat politik nasional pada tahun 2028. Selain pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, proyek ini juga mencakup hunian pejabat dan infrastruktur pendukung lainnya.
Danis menyebutkan bahwa Presiden Prabowo meminta desain gedung sidang paripurna di kawasan legislatif mencerminkan identitas bangsa. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan bangunan-bangunan tersebut sesuai dengan visi IKN sebagai ibu kota baru Indonesia.
Selain dana APBN, pembangunan IKN juga melibatkan investasi dari sektor non-APBN, seperti penanaman modal swasta dan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya kolaborasi ini untuk mendukung pembangunan yang efisien.
“Inilah wujud kebersamaan antara pemerintah dan badan usaha untuk mewujudkan pembangunan IKN yang modern dan inklusif,” ujar AHY dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya menyepakati alokasi anggaran Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN selama lima tahun ke depan. Sebagian besar anggaran tersebut akan digunakan untuk gedung parlemen, instansi yudikatif, dan infrastruktur pendukung lainnya.
Selain itu, pemerintah terus mengawasi progres pembangunan agar sesuai dengan target dan kebutuhan masyarakat. “Kami berharap kawasan legislatif dan yudikatif dapat selesai tepat waktu dan berfungsi optimal,” kata Danis.
Proyek ini menjadi salah satu langkah besar dalam merealisasikan visi IKN sebagai pusat pemerintahan modern yang mengedepankan efisiensi dan keberlanjutan.