Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) mengajukan laporan ke Polda Metro Jaya berkaitan dengan penawaran perjalanan umrah yang dilakukan di luar lembaga Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
“Karena kami menerima bnyak pengaduan, berkaitan dengan orang atau kelompok yang menawarkan umroh, sementara mereka tidak berizin. Kami tidak memiliki kewenangan untuk memanggil mereka,” ucap Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Nur Arifin, Selasa (3/10/2023).
Sanksi Hukuman dan Denda Pelanggar Ibadah Umrah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, khususnya Pasal 122, disebutkan bahwa individu atau kelompok yang menjalankan ibadah umrah tanpa izin dari PPIU dapat dikenakan sanksi yang mencakup hukuman penjara dengan durasi maksimal enam tahun atau denda hingga Rp 6 miliar.
Aturan tersebut lantas diturunkan dalam PP 5 tahun 2021 dan PMA 5 tahun 2021. Di dalamnya mengatur tentang umrah, yang mana tugas Kemenag adalah memberikan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku umrah yang berizin melalui PPIU atau haji melalui PIHK.
“Sedangkan kalau pelaku umrah ini tidak berizin, maka menjadi kewenangan kepolisian. Karena itu, kami melapor kepada kepolisian,” katanya.
Kemenag Memantau dan Mengawasi Perjalanan Umrah
Nur Arifin menyebut, apa yang dilakukan oleh Kemenag ini menyangkut salah satu tugasnya, yaitu memantau dan mengawasi perjalanan umrah. Di sisi lain, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memanggil atau memeriksa pihak-pihak yang memiliki potensi pelanggararan hukum atau peraturan tersebut.
Terkait umrah mandiri atau backpacker yang saat ini tengah ramai diperbincangkan, Kemenag mengimbau agar umrah dilakukan melalui PPIU, sesuai dengan kebijakan yang ada, Hal ini bukan semata untuk menyulitkan umat Muslim yang ingin beribadah, tetapi bentuk kepastian jaminan layanan.
“Banyak terjadi kasus-kasus di Saudi, apakah masalah kesehatan, perhotelan, transportasi, atau hukum. Kalau mereka berangkat sendiri dan ada masalah, ya wassalam. Kalau ada PPIU, maka nanti kami bisa menuntut pihak travel atau PPIUnya,” imbuhnya.
Ia pun menyontohkan pada musim haji kemarin, yang mana Kemenag menerima laporan jamaah meninggal atau sakit, tetapi yang bersangkurang tidak memiliki visa haji. Maka, untuk kasus ini mereka tidak memiliki asuransi kesehatan maupun asuransi jiwa, sehingga mereka menjadi tidak terurus.
Tugas Negara Memberikan Perlindungan
Nur Arifin menegaskan pihaknya tidak ingin ada masyarakat Indonesia yang menjadi korban seperti itu. Tugas negara adalah memberikan perlindungan, salah satunya bagi siapapun yang bepergian ke luar negeri harus terjamin siapa penjamin perlindungannya. Jika ia berangkat untuk melaksanakan ibadah umrah, maka jaminan ini ada di PPIU.
Adapun dalam surat laporan yang Polda Metro Jaya terima, aktivitas penawaran ibadah umrah non-prosedural, yang pelaku usaha lakukan tanpa izin sebagai PPIU. Aktivitas tersebut oleh seseorang dengan nama Ali sebagai pemilik dari Makkah Trip.