Jakarta – Benny Harman, seorang politisi dari Partai Demokrat dan wakil ketua partai tersebut, telah mengeluarkan kritik terhadap tindakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang baru-baru ini mengundang para ketua partai politik ke Istana Negara. Benny menegaskan bahwa Jokowi harus bersikap netral dalam Pemilihan Presiden dan Legislatif yang akan datang pada tahun 2024, dan memberikan peringatan tentang konsekuensi jika hal itu tidak terpenuhi.
Hal itu disampaikan Benny lewat akun Twitternya @BennyHarmanID. Dia menyebut Jokowi mengumandangkan perang jika benar bersikap tidak netral di 2024.
“Jika benar Presiden tidak netral dalam Pilpres dan Pileg, apalagi menjadikan Istana Presiden markas tim sukses Capres tertentu, maka Presiden Jokowi sebenarnya lagi mengumandangkan perang, perang semesta melawan rakyatnya sendiri,” kata Benny dalam cuitannya seperti dilihat detikcom, Senin (8/5/2023). Benny sudah mengizinkan cuitannya dikutip.
“Hati-hati Pak Jokowi, di dada bapak melekat lambang negara, lambang Presiden RI, bukan lambang Presiden dari kelompok atau Presiden dari golongan tertentu. #RakyatMonitor#,” ujar Benny.
Dia lantas menjelaskan maksudnya lebih jauh terkait perang seperti yang dikicaukannya.
“Maksudnya Presiden Jokowi akan melawan rakyatnya sendiri, dia itu presiden dari seluruh rakyat Indonesia, dari semua golongan dan kelompok, dari semua suku bangsa, dari semua partai politik, bukan presiden dari parpol tertentu, dari kelompok tertentu dan dari golongan tertentu,” jelasnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman bingung dengan pernyataan Benny.
“Saya bingung apa maksud Pak Benny dengan perang. Apa yang dilajukan Pak Jokowi menjalin komunikasi dengan parpol pendukungnya termasuk soal capres cawapres 2024 adalah hal yang sangat sah di negara demokrasi sepanjang tidak dilakukan dengan paksaan atau intimidasi,” kata Habiburokhman, Senin (8/5/2023).
Menurutnya, tak ada paksaan dari partai-partai pendukung pemerintah untuk berkomunikasi dengan Jokowi soal capres.
“Faktanya yang terjadi justru sebaliknya, parpol pendukung justru dengan sukarela dan senang hati menjalin komunikasi dengan Pak Jokowi,” katanya.
Bagi Habiburokhman, tindakan yang memfitnah Jokowi tak demokratis, merupakan tindakan yang tidak demokratis.
“Jadi yang tidak demokratis justru mereka yang menghalangi, memfitnah dan menstigma komunikasi tersebut,” katanya.
Dia memberi contoh tindakan demokratis Jokowi. Jokowi tak melarang atau menghalang-halangi NasDem, PKS, dan Demokrat untuk membentuk koalisi mengusung Anies Baswedan jadi capres.
“Pak Jokowi jelas nggak memaksakan kehendaknya, bukti nyata Partai NasDem, PKS dan Demokrat leluasa membentuk koalisi,” katanya.
“Kalau mereka belum bisa sepaham soal siapa cawapres yg mereka ajukan, ya itu masalah mereka, jangan salahkan pihak lain,” lanjutnya dikutip detik.com.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan merespons pernyataan Beny yang menyebut Jokowi mengumandangkan perang jika benar bersikap tidak netral dalam Pilpres dan Pileg 2024. Irfan menyebut pernyataan Benny itu hanya tuduhan tanpa bukti.
“Sebenarnya nggak perlu direspons, apa yang disampaikan itu nggak ada yang benar gitu. Itukan sebuah imajinasi atau sebuah tuduhan yang buktinya, faktanya memang tidak ada sama sekali,” kata Irfan saat dihubungi, Senin (8/5/2023).
Irfan mengatakan tak ada keterlibatan Jokowi untuk ikut campur dalam Pilpres 2024. Ia menyebut Benny menuding demikian lantaran tak diajak berdiskusi bersama enam ketum parpol di Istana Merdeka, Jakarta, lantaran sudah berbeda koalisi.
“Siapa cawe-cawe, nggak ada cawe-cawe pertemuan itu pertemuan membicarakan pemerintahan. Memberitakan kenegaraan membicarakan kebangsaan dan kelanjutannya gimana, minta pendapat saran dari partai politik koalisi. Mungkin Pak Benny merasa seperti itu karena merasa nggak diajak, karena bukan partai koalisi, jadi ya jangan juga baperanlah kalau nggak diajak,” ungkapnya.
Dia juga meluruskan pernyataan yang menyebut Jokowi tak netral dengan mengumpulkan para ketum parpol. Menurutnya, Jokowi merupakan presiden yang juga merupakan jabatan politik lantaran dipilih oleh partai.
“Nggak netralnya gimana, posisi beliau kan sebagai posisi presiden walaupun presiden itu kan jabatan politik. Jabatan politik karena dipilih oleh parpol itu konstitusi kan. Nggak netralnya gimana?,” kata Irfan.
Irfan menekankan jika pembahasan para ketum dan Jokowi terkait progress Indonesia ke depan. Bagaimana negara mampu memberdayakan usia produktif sebagai bagian dari bonus demografi.
“Yang dibahas semua ketum parpol itu mendiskusikan bagaimana ke depannya negara kita ini dari negara berkembang jadi negara maju. Inilah kesempatan dalam 13 tahun mendatang kita bisa anggap melompat menjadi negara maju,” ujarnya.
“Nah, kenapa diundang partai koalisi ya karena politik itulah yang akan memberikan arah ke depannya, yang memilih ke depannya terhadap siapa presidennya, siapa leadership, siapa presidennya. Begitu, jadi sesuai dengan konstitusi, parpol yang memberikan dukungan dan gabungan parpol untuk mencalonkan,” imbuhnya seperti dikutip detik.com.