Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa DPR RI harus membuka ruang dialog dengan masyarakat sebagai langkah meredam gejolak politik yang tengah terjadi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Minggu (31/8/2025), usai pertemuan dengan pimpinan partai politik.
Prabowo meminta pimpinan DPR untuk mengundang berbagai elemen, termasuk tokoh masyarakat dan mahasiswa, agar dapat menyampaikan aspirasi mereka secara langsung. Ia menekankan bahwa keterbukaan DPR menjadi bagian penting dari demokrasi yang sehat.
“Mereka pun sekarang sudah akan segera melakukan pencabutan terhadap beberapa kebijakan di DPR RI. Tadi saya sudah sampaikan besaran tunjangan kepada anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri sudah mereka tindak lanjuti,” kata Prabowo.
Selain itu, Prabowo mempersilakan masyarakat menyampaikan aspirasi melalui delegasi masing-masing ke DPR RI. Ia menegaskan pentingnya ruang kritik sebagai pilar dalam menjaga keseimbangan antara rakyat dan pemerintah.
“Kepada pemerintah, saya juga mengatakan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk menerima utusan-utusan kelompok yang ingin menyampaikan koreksi, menyampaikan kritik, dan perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintah,” ujarnya.
Langkah ini dipandang sebagai respon terhadap meningkatnya tekanan publik atas berbagai kebijakan DPR yang dinilai memberatkan rakyat. Beberapa hari terakhir, gelombang unjuk rasa terjadi di berbagai daerah, termasuk di Jakarta, Surabaya, dan sejumlah kota besar lain.
Sebelumnya, Prabowo mengundang para ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik ke Istana Kepresidenan. Hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Sekjen Demokrat Herman Khaeron, serta Ketua MPR Ahmad Muzani. Pertemuan ini disebut sebagai upaya konsolidasi politik di tengah situasi nasional yang memanas.
Dengan keputusan penghentian tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, DPR diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik. Pemerintah juga menegaskan bahwa dialog terbuka dengan rakyat akan terus diperluas, termasuk lewat forum resmi di DPR.
Ruang partisipasi publik yang lebih luas diyakini akan menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas politik, serta memastikan kebijakan negara berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.