Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian Immanuel Ebenezer atau Noel dari posisinya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Pemberhentian ini dilakukan hanya beberapa jam setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Noel sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa keputusan Presiden merupakan bentuk respons cepat atas perkembangan hukum. “Baru saja bapak presiden telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pemberhentian saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/8/2025) malam.
Prasetyo menambahkan, Presiden Prabowo menegaskan akan menyerahkan seluruh proses hukum kepada KPK dan aparat penegak hukum. Ia juga berharap kasus ini menjadi pelajaran penting bagi jajaran kabinet dan pejabat negara.
“Pak Presiden selalu menekankan pentingnya komitmen dalam pemberantasan korupsi. Kasus ini menjadi pengingat agar pejabat bekerja dengan integritas,” tegasnya.
Dalam kesempatan berbeda, Noel sempat meminta amnesti kepada Presiden Prabowo saat digiring ke mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK. “Semoga saya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo,” ujarnya. Noel juga menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden, keluarganya, dan masyarakat Indonesia.
Namun, Istana sebelumnya sudah menegaskan bahwa Presiden tidak akan memberikan perlindungan hukum bagi pejabat yang terjerat kasus korupsi. Noel sendiri membantah tuduhan pemerasan dan menolak disebut terjaring operasi tangkap tangan (OTT).
KPK melakukan OTT pada Rabu (20/8/2025) dan mengamankan 14 orang, termasuk Noel. Penyidik juga menyita barang bukti berupa 22 kendaraan, uang tunai Rp170 juta, serta USD 2.201. Dari hasil pemeriksaan, Noel bersama 10 orang lain ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari pertama, terhitung mulai 22 Agustus hingga 10 September 2025.
Dalam konstruksi perkara, KPK menduga ada praktik pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan periode 2019–2025 dengan nilai mencapai Rp81 miliar. Pekerja yang seharusnya hanya membayar Rp275 ribu sesuai tarif resmi, diminta membayar hingga Rp6 juta dengan ancaman proses diperlambat bila tidak ada tambahan dana.
KPK menyebut Noel sempat menerima aliran dana Rp3 miliar pada Desember 2024 serta sebuah motor Ducati Scrambler. Atas dugaan ini, Noel dijerat dengan Pasal 12 huruf (e) dan/atau Pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Kasus Noel menjadi ujian serius bagi Kabinet Merah Putih dalam menjaga komitmen pemberantasan korupsi sekaligus memperlihatkan langkah tegas Presiden Prabowo dalam menegakkan integritas di lingkar kekuasaan.