Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penghapusan syarat ambang batas pencalonan presiden menjadi angin segar bagi pendukung mantan calon presiden Anies Baswedan. Juru bicaranya, Sahrin Hamid, menyebut keputusan ini sebagai momentum besar untuk meminimalkan dominasi kartel politik dan oligarki yang selama ini membatasi hak rakyat.
“Ini harapan rakyat yang akhirnya terwujud. Putusan ini adalah kado tahun baru dari MK untuk demokrasi yang lebih adil,” ujar Sahrin Hamid di Jakarta pada Jumat (3/1/2025).
Menurut Sahrin, ambang batas 20 persen selama ini membatasi partai-partai kecil untuk mencalonkan kandidat potensial. Hal ini menyebabkan keterbatasan pilihan bagi rakyat dan mempersempit peluang munculnya kepemimpinan baru yang lebih berkualitas.
“Dengan dihapusnya aturan ini, potensi anak bangsa akan lebih berkembang, dan rakyat punya lebih banyak pilihan untuk menentukan pemimpin terbaik,” tambahnya.
Sahrin juga menyoroti pentingnya netralitas aparat negara dalam proses pemilu. Netralitas ini, menurutnya, menjadi syarat mutlak untuk memastikan pilpres yang jujur dan adil. Meski demikian, Sahrin menyatakan bahwa Anies Baswedan belum berencana membentuk partai politik baru.
“Pak Anies tidak tergesa-gesa untuk masuk parpol. Saat ini, beliau fokus membentuk organisasi masyarakat untuk kegiatan sosial,” ungkapnya.
Mahkamah Konstitusi memutuskan menghapus Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Dalam sidang pleno yang digelar pada Kamis (2/1/2025), Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa syarat ambang batas minimal 20 persen hanya menguntungkan partai besar, sementara partai kecil sulit mengajukan calon presiden.
“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ucap Suhartoyo saat membacakan putusan di Ruang Sidang MK.
Dalam amar putusan, MK menyebut pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden kini tidak lagi didasarkan pada persentase jumlah kursi DPR atau suara sah nasional. Sebelumnya, aturan ini mensyaratkan partai atau gabungan partai harus memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk mencalonkan presiden.
Menurut Wakil Ketua MK, Saldi Isra, aturan tersebut menciptakan ketimpangan yang membatasi demokrasi. “Aturan ini hanya menghasilkan dua pasangan calon, yang menyebabkan polarisasi dan mengancam kebhinekaan Indonesia,” tegasnya.
MK juga meminta revisi UU Pemilu agar tidak terjadi kerancuan dalam pencalonan presiden di masa depan. Revisi ini diharapkan melibatkan seluruh pihak, termasuk partai kecil yang sebelumnya tak memiliki kursi di DPR, dengan tetap menjaga prinsip partisipasi publik yang bermakna.
Putusan ini disambut positif oleh berbagai partai politik kecil. Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti, menyebut keputusan ini sebagai peluang untuk menciptakan pemilu yang lebih efisien.
“Pemilu harus tetap efisien tanpa mengurangi kualitas demokrasi. Dengan aturan baru ini, semua pihak punya kesempatan yang sama,” ujar La Nyalla.
Namun, ada pula kekhawatiran bahwa penghapusan presidential threshold dapat memunculkan banyak calon presiden, yang justru membingungkan pemilih. Karena itu, revisi UU Pemilu dianggap krusial untuk menjaga keseimbangan demokrasi tanpa mengurangi inklusivitas.
Putusan ini diprediksi mengubah lanskap politik Indonesia secara signifikan, dengan membuka jalan bagi calon presiden dari partai kecil maupun independen.