Close Menu
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Kekayaan Tak Wajar Tak Masuk Pengaturan

Viral Tahanan Narkoba Makan Bareng Polisi di Restoran Medan, Propam Turun Tangan

Usia Capres 19 Tahun Digugat ke MK, Ini Alasannya

Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp
Kamis, 19 November 2026
  • Advertorial
  • Rilis Berita
Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp YouTube
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel
WhatsApp Channel
Onews.idOnews.id

Ombudsman: Ada Maladministrasi dalam Kasus Pagar Laut Tangerang

Pagar laut misterius di Kabupaten Tangerang dinilai menyebabkan kerugian besar bagi nelayan, mencapai Rp24 miliar.
SilvaSilva3 Februari 2025 Nasional
Kasus Pagar Laut Tangerang 2025
Kasus Pagar Laut Tangerang 2025 (.inet)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Email

Jakarta – Ombudsman RI Perwakilan Banten menyatakan bahwa kasus pembangunan pagar laut misterius di Kabupaten Tangerang mengandung unsur maladministrasi. Kesimpulan ini diambil setelah melakukan investigasi sejak Kamis (19/12/2024).

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten, Fadli Afriadi, mengungkapkan bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten memang sudah menindaklanjuti laporan nelayan terkait pagar laut. Namun, langkah tersebut dinilai lamban, sehingga pembangunan pagar terus berlanjut sebelum akhirnya dibongkar.

“Kami menyatakan memang ada maladministrasi. Kami mengapresiasi yang sudah dilakukan oleh DKP setelah mendapatkan laporan masyarakat, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama sampai Rabu (22/01/2025) baru dilakukan pembongkaran,” kata Fadli dalam jumpa pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Senin (03/02/2025).

Menurutnya, DKP Banten telah memerintahkan penghentian pembangunan saat pagar laut masih berukuran 10 kilometer. Namun, pembongkaran baru dilakukan setelah pagar tersebut mencapai lebih dari 30 kilometer, yang menyebabkan dampak lebih besar bagi masyarakat pesisir.

Kelambanan dalam merespons laporan ini telah menyebabkan kerugian besar bagi para nelayan setempat. Ombudsman Perwakilan Banten menaksir nilai kerugian yang dialami sekitar 4.000 nelayan mencapai Rp24 miliar.

Baca Juga:
  • Lima Negara Afrika Belajar Zakat-Wakaf dari Indonesia
  • Gempa M 4,6 Guncang Daruba Maluku Utara
  • Rakyat Kesulitan LPG 3 Kg, Polri Turun Langsung Cek Ketersediaan
  • BMKG Keluarkan Peringatan Tsunami Pascagempa Besar Sangihe

“Minimal kerugian yang dialami hampir 4.000 nelayan itu mencapai sekurang-kurangnya Rp24 miliar karena ada berbagai asumsi dari jumlah bahan bakar yang bertambah antara 4-6 liter solar per hari, lalu hasil tangkapannya berkurang, dan juga adanya kerusakan kapal,” ucap Fadli.

Ombudsman RI memberikan dua rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk menangani masalah ini. Pertama, DKP Banten diminta untuk mendorong serta mengawasi penuntasan pembongkaran pagar laut agar tidak ada lagi hambatan bagi nelayan.

Kedua, DKP Banten juga diminta menindak para pelanggar terkait pagar laut ini, baik secara administratif maupun pidana, dengan berkoordinasi bersama pihak berwenang.

“Berkoordinasi dengan KKP ataupun aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti adanya indikasi pemanfaatan ruang laut, baik secara administrasi maupun pidana, sebagai langkah pencegahan serta pemberian efek jera,” ujar Fadli.

Kasus pagar laut ini sempat menjadi sorotan nasional setelah nelayan melaporkan kesulitan menangkap ikan karena laut mereka dibatasi pagar sepanjang 30 kilometer. Kejadian ini kemudian menarik perhatian pemerintah pusat, yang segera menginstruksikan pembongkaran pagar tersebut.

Artikel Terkait:
  • JMSI Gelar Deklarasi Dukungan untuk IKN Nusantara di Depan Istana Garuda
  • 27 September Resmi Jadi Hari Komedi Nasional
  • Nelayan Indonesia: Melaut di Antara Keterbatasan Sosial dan Ekonomi
  • Mensesneg Tanggapi Aksi ‘Indonesia Gelap’ yang Viral

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk turun tangan. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum pun akhirnya membongkar pagar yang dinilai merugikan masyarakat pesisir.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut meninjau ulang status sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Milik (SHM) atas lahan yang digunakan dalam pembangunan pagar laut ini. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut bahwa sertifikat di 50 dari 263 bidang tanah yang terkait dengan pagar laut tersebut telah dicabut.

Kasus ini juga menimbulkan spekulasi adanya praktik ilegal dalam pemanfaatan ruang laut. Dugaan ini semakin kuat setelah ditemukan beberapa kejanggalan dalam penerbitan sertifikat lahan di lokasi tersebut.

Jangan Lewatkan:
  • OIKN Bantah Isu Pembangunan IKN Terhenti Akibat Pemangkasan Anggaran
  • BMKG Imbau Masyarakat Waspada Cuaca Ekstrem Menjelang Nataru
  • Tanpa Rafaksi dan HPP Baru, Stok Beras Nasional Meningkat Tajam
  • Prabowo Pecat Listyo Sigit, Ariyo Windutomo Jadi Plt KSP

Dengan adanya temuan maladministrasi oleh Ombudsman, diharapkan pemerintah daerah dan instansi terkait dapat lebih cepat dalam menangani masalah serupa di masa depan. Sementara itu, para nelayan berharap kejadian ini tidak terulang kembali dan mereka bisa kembali melaut tanpa hambatan.

Kasus Pagar Laut Maladministrasi Pemerintah Nelayan Tangerang Ombudsman Banten Pagar Laut
Share. Facebook Pinterest LinkedIn WhatsApp Telegram Email
Previous ArticleApa yang Sebenarnya Disembunyikan dari Dana Desa?
Next Article DPR Sahkan Revisi UU BUMN, Atur Danantara dan Privatisasi

Informasi lainnya

Prabowo Pecat Listyo Sigit, Ariyo Windutomo Jadi Plt KSP

4 November 2026

Raffi Ahmad Ajak Lawan Hoaks, Peserta Deklarasi Sumpah Pemuda Akui Dibayar

31 Oktober 2026

Dua Anak Menteri Haji Mundur Usai Disorot Nepotisme

27 Oktober 2026

PHK 1.100 Buruh di Lebak, Nasib Industri Padat Karya

26 Oktober 2026

Ferry Pimpin Syarikat Islam, Hamdan Ketua Dewan Pusat

19 Oktober 2026

Syarikat Islam Bersiap Ubah Struktur dan Sistem Organisasi

17 Oktober 2026
Paling Sering Dibaca

Wartawan Garda Terdepan Bela Negara di Era Informasi

Daily Tips Assyifa

Belajar dari Kegagalan, Tips Bangkit dari Kekalahan dengan Penuh Semangat

Perspektif Alfi Salamah

Siapa yang Layak Dipidana dalam Kasus Gibran

Perspektif Udex Mundzir

War Ticket: Ilusi Akses Setara

Editorial Udex Mundzir

Melintasi Kesibukan Pembangunan IKN

Travel Udex Mundzir
Berita Lainnya
Lingkungan
Alfi Salamah21 Agustus 2026

Karhutla Kalimantan, Benarkah Ada yang Sengaja Membakar?

UGM: Jokowi Sah Lulusan Kehutanan, Ijazah Asli di Tangannya

Dua Warga Gugat Kewenangan Presiden Membentuk 49 Kementerian, Minta MK Batasi Jadi 34

Lari Rutin Tapi Berat Badan Naik? Ini Penyebabnya!

Minuman Ini Redakan Nyeri Haid

  • Facebook 920K
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Alat Tulis Sekolah Murah Perlengkapan Pramuka Lengkap Mic Wireless Untuk Masjid
“Landing

☪   JADWAL SALAT

Mendeteksi lokasi...

Memuat tanggal...

⌖  Menyiapkan lokasi
Memuat jadwal salat...
SALAT BERIKUTNYA —
Menunggu jadwal...
Metode Kemenag RI

© 2021 - 2026 Onews.id by Dexpert, Inc.
PT Opsi Nota Ideal
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Kontak

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

boscuan303 boscuan303 rtp boscuan303 slot mpo slot gacor https://kkyt.edu.my/hubungi-kami/ https://kkyt.edu.my/faq/ https://kkyt.edu.my/peta-laman/ mpo slot https://mk-gracia.ru/kompaniya/ boscuan303 boscuan303 boscuan303 boscuan303 slot resmi