Jakarta – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meminta para anggota parlemen berhati-hati dalam menyikapi usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menginginkan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Peneliti Pusat Riset Politik BRIN, Aisah Putri Budiatri, menilai bahwa usulan tersebut berpotensi mereduksi peran rakyat dalam proses demokrasi dan memperkuat sentralisasi kekuasaan.
Menurut Aisah, wacana mengembalikan mekanisme pilkada kepada DPRD kontraproduktif terhadap semangat otonomi daerah yang telah lama dibangun. Ia mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menetapkan putusan pemilu serentak nasional dan lokal sebagai upaya memperkuat demokrasi.
“Mengembalikan pilkada kepada pemilihan tak langsung berpotensi melemahkan peran rakyat dan memperkuat sentralisasi politik, yang menurut saya bertentangan dengan semangat desentralisasi,” ujar Aisah kepada Inilah.com, Minggu (27/7/2025).
Ia juga menyoroti indikasi bahwa usulan tersebut didorong oleh pertimbangan politik semata. Aisah menduga, PKB tengah menunjukkan sikap loyal kepada Presiden Prabowo Subianto, yang juga disebut-sebut menginginkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara tidak langsung.
Lebih lanjut, ia menilai partai politik seharusnya dapat merepresentasikan kepentingan publik, bukan semata kepentingan elite. BRIN menyerukan agar isu ini dikaji secara menyeluruh dengan melibatkan para akademisi dan aktivis prodemokrasi.
“PKB dan parpol lain seharusnya mengevaluasi secara komprehensif berbasis riset, bukan hanya mengikuti arus kepentingan politik jangka pendek,” tegas Aisah.
Aisah juga mengkritik sikap inkonsisten elite politik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut bahwa dalam beberapa kasus, partai politik cenderung selektif dalam menerima atau menolak putusan MK.
“Dalam putusan lain terkait pilpres lalu, meski ada pelanggaran etik, keputusan MK tetap dijalankan tanpa reaksi keras. Tapi pada isu ini, reaksi para elite sangat kuat,” ungkapnya.
Sebelumnya, dalam acara Harlah ke-27 PKB, Cak Imin menyatakan perlunya evaluasi total terhadap pilkada. Ia menyebut adanya keluhan dari para bupati yang merasa proses politik saat ini terlalu berbelit sehingga menghambat konsolidasi pembangunan. Ia mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh pusat atau DPRD.
Namun, wacana tersebut mendapat banyak penolakan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan akademisi, yang khawatir terhadap potensi kemunduran demokrasi lokal.