Pemerintahan Prabowo Subianto telah berjalan dengan tekanan politik orang-orang. Kritik tidak hanya datang dari oposisi, melainkan juga dari masyarakat yang menyoroti kuatnya warisan kabinet Jokowi di tubuh pemerintahan. Nama-nama seperti Bahlil Lahadalia, Erick Thohir, Sri Mulyani, hingga Airlangga Hartarto dipandang sebagai simbol kesinambungan politik lama.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan: apakah Prabowo benar-benar memimpin dengan arah baru, ataukah ia sekadar meneruskan agenda lama dengan wajah berbeda? Publik menaruh curiga, karena banyak tokoh kunci dalam kabinet sekarang adalah figur yang di masa Jokowi memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan.
Dari perspektif politik, kehadiran orang-orang lama memang sulit dihindari. Koalisi besar yang menopang kemenangan Prabowo terbentuk dengan kompromi. Kursi menteri menjadi alat tawar yang tidak bisa dilepaskan dari kesepakatan antarpartai. Namun, kompromi itu berisiko membelenggu Prabowo. Alih-alih bebas menjalankan visi sendiri, ia justru terjebak dalam pola lama yang dibentuk pendahulunya.
Di sisi hukum, situasi ini menciptakan dilema. Secara konstitusi, presiden berhak mengangkat dan memberhentikan menteri. Artinya, Prabowo punya kewenangan penuh untuk melakukan reshuffle bila dirasa perlu. Namun, realitas politik membuat keputusan itu tidak sederhana. Menggeser menteri yang punya backing partai atau oligarki bisa memicu perlawanan di DPR.
Secara sosial, masyarakat mulai bosan dengan wajah lama. Publik berharap ada arah baru yang lebih segar, bukan sekadar kontinuitas. Kehadiran figur lama hanya memperkuat kesan bahwa oligarki tetap bercokol, dan pergantian presiden tidak membawa perubahan signifikan bagi rakyat. Jika ini dibiarkan, rasa apatis terhadap politik akan semakin dalam.
Dampak ekonomi juga tidak bisa diabaikan. Sri Mulyani, misalnya, dipandang sukses menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga dikritik karena kebijakan pajak dan utang yang membebani masyarakat. Erick Thohir dikenal dengan manajemen bisnis, tetapi juga dikaitkan dengan kepentingan politik dan bisnis keluarga besar. Sementara itu, Bahlil kerap dipersoalkan karena kedekatannya dengan investor tertentu. Semua ini memperkuat persepsi bahwa ekonomi masih diatur oleh jejaring lama.
Prabowo juga menghadapi tantangan unik dengan posisi wakil presiden. Gibran, meski sah terpilih, tetap menuai kontroversi karena proses pencalonannya dinilai melanggar etika konstitusi. Banyak yang menilai kehadirannya lebih sebagai perpanjangan bayangan Jokowi daripada simbol regenerasi politik. Jika tidak hati-hati, posisi Gibran justru akan menjadi batu sandungan politik dalam pemerintahan.
Namun, solusi bukan sekadar “menyingkirkan” semua orang lama sekaligus. Langkah drastis seperti itu bisa mengganggu stabilitas politik. Prabowo perlu strategi bertahap. Tokoh lama bisa “diparkir” pada posisi simbolis tanpa kendali besar terhadap kebijakan inti, sementara posisi strategis diisi figur baru yang lebih independen.
Selain itu, meritokrasi harus ditegakkan. Prabowo bisa menunjukkan keberanian dengan menempatkan pejabat berdasarkan kompetensi, bukan loyalitas politik. Reformasi birokrasi harus dipercepat agar keputusan negara tidak bergantung pada segelintir nama yang terus-menerus muncul di setiap pemerintahan.
Komunikasi politik juga harus diperkuat. Prabowo perlu menjelaskan kepada publik bahwa keberadaan tokoh lama bukan berarti tunduk pada warisan Jokowi. Transparansi dalam pengambilan keputusan akan mengurangi kecurigaan bahwa pemerintahan ini sekadar kelanjutan dari masa lalu.
Masyarakat sipil punya peran penting. Tekanan publik bisa menjadi pendorong agar pemerintah berani melakukan reformasi. Jika rakyat diam, maka elit politik akan terus memainkan skenario lama tanpa merasa perlu berubah. Oleh karena itu, kritik dan pengawasan dari media, akademisi, dan aktivis harus terus dijaga.
Dari sisi jangka panjang, reformasi sistem politik adalah kunci. Selama pemilu masih dikuasai oleh uang dan oligarki, wajah lama akan terus kembali ke panggung. Prabowo perlu menyiapkan sistem pemilu yang lebih adil dan transparan, agar DPR maupun kabinet di masa depan benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat, bukan sekadar kompromi elit.
Jika Prabowo berhasil menyingkirkan dominasi warisan Jokowi, ia akan dikenang sebagai presiden yang berani membawa arah baru. Namun, jika gagal, pemerintahannya hanya akan dicatat sebagai kelanjutan dari kekuasaan lama dengan gaya berbeda. Pada akhirnya, rakyatlah yang akan menanggung akibatnya: stagnasi ekonomi, polarisasi politik, dan hilangnya kepercayaan pada demokrasi.
Sebagai media, kami menegaskan bahwa pembersihan warisan kabinet Jokowi bukan sekadar tuntutan emosional. Ini adalah kebutuhan strategis untuk memastikan pemerintahan benar-benar berjalan mandiri. Prabowo harus berani menata ulang, dengan tetap menjaga stabilitas, agar bangsa ini tidak terus terjebak dalam bayang-bayang masa lalu.