Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memastikan anggota DPR yang dinilai tidak memiliki empati terhadap kondisi masyarakat akan dicabut keanggotaannya. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (31/8/2025), setelah ia menerima laporan dari para ketua umum partai politik.
Menurut Prabowo, langkah tegas tersebut mulai berlaku per Senin (1/9/2025). Para ketua umum partai politik telah menindak kadernya yang menuai kritik publik karena pernyataan atau sikap yang dianggap tidak peka.
“Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” ujar Prabowo.
Ia menambahkan bahwa pimpinan partai politik bersama pimpinan DPR telah memberikan peringatan keras agar legislator lebih sensitif terhadap aspirasi rakyat.
“Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan ketua umum partai juga telah menyampaikan melalui Ketua Fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Selain pencabutan anggota, Prabowo juga mengapresiasi keputusan pembatalan beberapa fasilitas DPR, termasuk penghapusan tunjangan tertentu dan penghentian kunjungan kerja ke luar negeri. Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan upaya memulihkan kepercayaan masyarakat.
“Kemudian para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI termasuk besaran Tunjangan anggota DPR dan moratorium tunjangan kerja ke luar negeri,” paparnya.
Langkah ini diambil di tengah eskalasi aksi protes yang berlangsung di Jakarta dan sejumlah daerah. Sejak Jumat (29/8/2025), demonstrasi memanas hingga mengakibatkan perusakan fasilitas umum seperti tujuh gerbang tol yang dibakar, serta pembakaran halte TransJakarta di beberapa titik, termasuk Bundaran Senayan dan Pemuda Pramuka.
Situasi makin tegang ketika rumah sejumlah pejabat publik menjadi sasaran penjarahan, di antaranya milik anggota DPR RI Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, Nafa Urbach, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani. Rumah Ketua DPR RI Puan Maharani juga hampir dijarah pada Minggu dinihari.
Kerusakan turut menimpa fasilitas transportasi massal lain, seperti stasiun MRT Istora Mandiri yang membuat jadwal perjalanan terganggu. Pemerintah menegaskan akan menindak tegas pelaku kerusuhan, sembari memperbaiki komunikasi politik agar tidak semakin memperburuk krisis kepercayaan publik terhadap DPR.
Dengan pencabutan anggota DPR yang menuai kontroversi serta pemangkasan tunjangan, pemerintah berharap langkah ini dapat meredakan ketegangan sosial sekaligus mengembalikan fokus parlemen pada kepentingan rakyat.