Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya aliran dana non-anggaran dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) yang diduga melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Dana tersebut, menurut penyidik, sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi, mulai dari pembelian mobil mewah hingga pemberian uang kepada pihak tertentu.
Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa dana non-budgeter disediakan oleh jajaran petinggi BJB ketika Ridwan Kamil masih menjabat gubernur. Dana ini tidak tercatat dalam APBN maupun APBD sehingga berpotensi rawan disalahgunakan.
“Uang untuk kegiatan non-budgeter ini salah satunya bersumber dari anggaran iklan BJB, yang kini menjadi fokus penyidikan KPK,” ujar Asep dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Asep menambahkan, aliran dana itu diduga digunakan Ridwan Kamil untuk membayar sebagian harga mobil Mercedes Benz milik Ilham Akbar Habibie senilai Rp2,6 miliar. Dari nilai tersebut, Ridwan Kamil disebut hanya melunasi setengahnya. Selain itu, dana juga diberikan kepada selebgram Lisa Mariana Presley Zulkandar, yang mengaku uang tersebut dipakai untuk kebutuhan anaknya.
KPK menyebut kasus ini bermula dari penyelidikan dugaan penyalahgunaan dana iklan Bank BJB. Lembaga keuangan tersebut diketahui menyalurkan Rp409 miliar dana iklan melalui enam agensi periklanan, antara lain PT CKMB Rp41 miliar, PT CKSB Rp105 miliar, PT AM Rp99 miliar, PT CKM Rp81 miliar, PT BSCA Rp33 miliar, dan PT WSBE Rp49 miliar. Dari jumlah itu, KPK menduga terdapat kerugian negara mencapai Rp222 miliar.
Sejauh ini, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi, Kepala Divisi Corporate Secretary merangkap PPK Bank BJB Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan dari PT Antedja Muliatama dan PT Cakrawala Kreasi Mandiri, Suhendrik dari PT BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres, serta Sophan Jaya Kusuma dari PT Cipta Karya Sukses Bersama dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama.
KPK menegaskan akan memanggil Ridwan Kamil untuk dimintai keterangan mengenai dugaan aliran dana tersebut. Lembaga antirasuah itu juga menelusuri kemungkinan keterlibatan pejabat lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Fokus penyidikan bukan hanya pada aliran dana, tetapi juga perbuatan melawan hukum dalam penempatan iklan yang menyebabkan kerugian negara,” tambah Asep.
Dengan penyidikan yang masih berlangsung, KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini guna membongkar seluruh jaringan penerima dana ilegal sekaligus mengembalikan kerugian negara.