Jakarta – Di tengah sorotan publik terhadap pemberantasan korupsi, keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara menuai kecaman tajam.
Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) menyebut langkah ini sebagai kemunduran serius dalam komitmen KPK menuntaskan kasus korupsi besar, terlebih nilai kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp2,7 triliun.
“Ini merupakan satu catatan prestasi buruk bagi KPK ketika KPK mengeluarkan SP3,” ujar Zaenur Rohman, peneliti Pukat UGM, Minggu (28/12/2025). Menurutnya, sejak awal berdiri, KPK dikenal sangat selektif dalam menaikkan perkara ke tahap penyidikan, sehingga keputusan untuk menghentikannya kini menjadi tanda tanya besar.
Zaenur menegaskan bahwa kasus ini seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi KPK, khususnya dalam aspek penetapan tersangka dan kecukupan alat bukti. Ia mengingatkan agar KPK ke depan lebih hati-hati dan bertanggung jawab saat menetapkan seseorang sebagai tersangka.
“Apapun cerita ini harus menjadi evaluasi bagi KPK ya, agar KPK yang pertama harus jauh lebih ketat ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka,” imbuhnya.
Kritik tak berhenti di situ. Zaenur juga menyoroti kecenderungan KPK yang menangani perkara dalam waktu lama tanpa kejelasan, menyebabkan hilangnya kepastian hukum. Ia menuntut agar KPK segera membenahi sistem internal dalam penanganan perkara, terutama menyangkut efisiensi waktu dan kejelasan proses hukum.
“KPK tidak boleh menangani perkara berlarut-larut. Harus ada evaluasi agar setiap perkara benar-benar diselesaikan tepat waktu,” tegasnya.
Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa keputusan menghentikan penyidikan ini diambil karena tidak ditemukan kecukupan bukti meskipun kasus telah masuk penyidikan sejak 2017. Ia juga menegaskan bahwa KPK tetap membuka kemungkinan melanjutkan kembali penyidikan bila ditemukan fakta atau bukti baru.
“Sehingga KPK menerbitkan SP3 untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait,” kata Budi. Ia menambahkan, masyarakat dapat menyampaikan informasi tambahan yang relevan bila ditemukan perkembangan baru.
Sebagai catatan, kasus ini mencuat pada 3 Oktober 2017 saat KPK menetapkan mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, sebagai tersangka. Kala itu, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menyatakan bahwa kerugian negara dari kasus ini mencapai Rp2,7 triliun, bahkan melebihi nilai kerugian dalam kasus mega korupsi e-KTP. Nilai tersebut berasal dari hasil penjualan nikel yang izinnya diduga diperoleh secara melawan hukum.
Keputusan KPK ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 40 UU 19/2019 hasil revisi UU KPK yang memperbolehkan lembaga tersebut menghentikan penyidikan melalui penerbitan SP3. Namun demikian, banyak pihak melihat langkah ini sebagai bentuk pelemahan KPK yang semakin nyata.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa janji pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang ditangani, tetapi juga dari keberanian menuntaskan kasus besar tanpa pandang bulu dan hingga tuntas.