Jakarta – Perluasan jumlah kementerian dalam Kabinet Merah Putih tidak hanya mengubah susunan pejabat, tetapi juga memengaruhi pengelolaan anggaran, aset negara, dan pengadaan barang serta jasa pemerintah. Sejumlah peraturan yang diterbitkan setelah pembentukan kabinet memperlihatkan bahwa pemecahan kementerian membutuhkan pengaturan khusus agar kegiatan pemerintahan tetap berjalan selama perpindahan kewenangan.
Persoalan tersebut kembali relevan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) meregistrasi perkara Nomor 429/PUU-XXIV/2026 pada Senin (16/11/2026). Dua pemohon, Dimas Yoga Pratama dan Syamsul Jahidin, meminta pembatasan maksimal 34 kementerian sebagaimana ketentuan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini memiliki 49 kementerian.
Perubahan organisasi pemerintahan berlangsung melalui Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara. Peraturan yang berlaku sejak 21 Oktober 2024 itu mengatur perpindahan tanggung jawab sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk mekanisme sementara untuk menjaga keberlangsungan tugas pemerintahan.
Perpres tersebut juga mengatur pengintegrasian fungsi Sekretariat Kabinet ke dalam kementerian yang menyelenggarakan urusan kesekretariatan negara. Penataan organisasi kementerian dan lembaga ditargetkan selesai paling lambat 31 Desember 2024.
Perubahan itu kemudian diikuti pengaturan teknis mengenai penggunaan anggaran dan barang milik negara. Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2024 untuk mengatur masa transisi organisasi yang mengalami pemisahan, penggabungan, perubahan nomenklatur, maupun pembentukan baru.
Peraturan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan kementerian tersendiri tidak otomatis menghasilkan sistem pengelolaan keuangan yang langsung beroperasi secara terpisah. Pada masa transisi, sebagian kementerian tetap menggunakan dokumen anggaran sebelumnya atau membutuhkan penyesuaian melalui kementerian pengampu.
Kementerian Keuangan juga mengatur penerbitan kode satuan kerja, akses sistem aplikasi keuangan, penunjukan pejabat perbendaharaan, serta revisi dokumen pelaksanaan anggaran. Mekanisme itu diperlukan agar perpindahan fungsi tidak menghentikan pembayaran dan kegiatan pemerintahan.
Penyesuaian serupa terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menerbitkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2024 pada 5 November 2024.
Dalam latar belakang surat edaran tersebut, LKPP menjelaskan bahwa perubahan dari 34 menjadi 48 kementerian berdampak pada kelembagaan, sumber daya manusia, alur kerja, dan proses pengadaan pemerintah.
Jumlah kementerian selanjutnya meningkat menjadi 49 setelah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah pada 2025.
Pengaturan khusus tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan administratif yang timbul akibat restrukturisasi. Namun, keberadaan aturan transisi tidak membuktikan bahwa pelayanan publik terhambat atau biaya koordinasi meningkat secara permanen.
Persoalan lebih konkret tampak dalam pengelolaan aset kementerian hasil pemisahan. Dokumen Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 11 Tahun 2025 memuat persoalan transisi aset di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Dokumen itu mencatat bahwa proses validasi dan verifikasi sejumlah aset yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM belum sepenuhnya selesai. Pengelolaan aset pada tingkat satuan kerja juga masih memerlukan penyesuaian administratif.
Keadaan tersebut menggambarkan konsekuensi pemisahan organisasi: tanggung jawab kelembagaan dapat berubah lebih cepat daripada penyelesaian seluruh administrasi pendukungnya.
Meskipun demikian, temuan mengenai transisi aset pada satu kementerian tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa persoalan serupa terjadi pada seluruh kementerian hasil restrukturisasi.
Dalam laporan capaian dua tahun yang diterbitkan Oktober 2026, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan bahwa penataan kelembagaan telah menghasilkan 69 peraturan presiden serta penyelesaian 76 penataan kementerian dan lembaga sepanjang 2025.
Kementerian tersebut juga menyebut konsolidasi kelembagaan pada Februari hingga Oktober 2026 diarahkan untuk menyederhanakan struktur, mengurangi tumpang tindih fungsi, dan memangkas lapisan birokrasi.
Angka penyelesaian penataan merupakan ukuran pelaksanaan administrasi. Angka itu belum dengan sendirinya menunjukkan peningkatan kecepatan pelayanan, penurunan biaya operasional, ataupun berkurangnya prosedur yang harus dilalui masyarakat.
Pengukuran efektivitas membutuhkan data sebelum dan sesudah restrukturisasi, terutama mengenai waktu penyelesaian layanan, jumlah tahapan persetujuan, biaya administratif, dan pembagian tanggung jawab antarkementerian.
Laporan Kinerja Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025 turut mencatat bahwa integrasi data lintas sektor belum sepenuhnya optimal. Dokumen tersebut juga mengidentifikasi kompleksitas koordinasi antarinstansi pusat dan daerah dalam pelaksanaan program prioritas nasional.
Temuan Bappenas itu tidak secara khusus membuktikan bahwa penambahan jumlah kementerian menjadi penyebab persoalan koordinasi. Namun, persoalan tersebut relevan ketika pemerintah menilai hasil penataan organisasi yang semakin luas.
Dalam konteks gugatan di MK, perdebatan mengenai jumlah kementerian memiliki dimensi administratif yang dapat diperiksa secara terpisah dari persoalan konstitusionalitas Pasal 15 UU Nomor 61 Tahun 2024.
Pembatasan jumlah kementerian tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan koordinasi. Sebaliknya, penambahan kementerian juga belum cukup untuk membuktikan pembagian tugas menjadi lebih efektif.
Dua tahun setelah perubahan struktur kabinet dimulai, penilaian terhadap restrukturisasi memerlukan bukti mengenai penyelesaian perpindahan aset, penyesuaian anggaran, pengadaan, serta hasil pelayanan masyarakat. Dokumen-dokumen tersebut akan menentukan apakah perubahan organisasi menghasilkan perbaikan yang dapat diukur.
