Jakarta – Persyaratan usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden kembali dipersoalkan melalui jalur konstitusional. Seorang pengajar sekaligus aktivis bernama Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar warga negara berusia 19 tahun dapat memperoleh kesempatan mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sepanjang memenuhi persyaratan kecakapan dan integritas.
Permohonan yang diregistrasi pada Senin (16/11/2026) itu tercatat dengan Nomor 432/PUU-XXIV/2026. Pemohon menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang sebelumnya telah mengalami perubahan pemaknaan melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Dalam permohonannya, Deri berpandangan bahwa usia biologis tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran kemampuan seseorang memimpin negara. Menurutnya, kecerdasan, integritas, tanggung jawab, dan kemampuan mengambil keputusan juga menentukan kapasitas kepemimpinan seseorang.
Pemohon mengusulkan tambahan jalur pencalonan bagi warga berusia paling rendah 19 tahun. Namun, kesempatan tersebut tidak dimaksudkan berlaku tanpa persyaratan. Calon tetap harus menunjukkan kejujuran, sifat amanah, kecerdasan, serta kemampuan menyampaikan gagasan.
“Usia hendaknya tidak menjadi satu-satunya ukuran kemampuan seseorang,” demikian salah satu pokok argumentasi pemohon dalam dokumen yang dipublikasikan MK.
Pengujian ini memperluas perdebatan mengenai batas usia yang sebelumnya mencuat menjelang Pemilihan Presiden 2024. Ketika itu, Mahkamah mengabulkan sebagian permohonan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan membuka jalur bagi calon berusia di bawah 40 tahun yang pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Putusan yang dibacakan pada 16 Oktober 2023 tersebut tidak menghapus persyaratan usia 40 tahun. Mahkamah memberikan alternatif berdasarkan pengalaman jabatan elektif. Ketentuan inilah yang kemudian kembali menjadi objek perdebatan dalam permohonan terbaru.
Berbeda dengan perkara sebelumnya, Deri menginginkan kesempatan pencalonan tidak hanya diberikan kepada warga berusia 40 tahun atau mereka yang memiliki pengalaman jabatan melalui pemilihan umum. Ia meminta agar warga berusia 19 tahun juga dapat dipertimbangkan berdasarkan kemampuan personal.
Argumentasinya merujuk sejumlah ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, antara lain Pasal 27 ayat (1) mengenai persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta Pasal 28D ayat (3) tentang kesempatan yang sama bagi warga negara dalam pemerintahan.
Pemohon menilai pembatasan usia harus memiliki alasan objektif dan proporsional. Menurutnya, negara perlu memberikan ruang bagi regenerasi kepemimpinan tanpa mengabaikan tanggung jawab besar yang melekat pada jabatan presiden maupun wakil presiden.
Meski demikian, usulan tersebut memunculkan persoalan hukum lain, yakni bagaimana kecakapan, integritas, dan kemampuan kepemimpinan akan diukur secara objektif. Berbeda dengan usia dan pengalaman jabatan yang dapat dibuktikan melalui dokumen administratif, penilaian karakter serta kapasitas kepemimpinan membutuhkan indikator dan mekanisme pemeriksaan yang jelas.
Dalam dokumen permohonan, Deri juga menghubungkan pengujian batas usia dengan perkembangan politik setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada Kamis (12/11/2026).
Pengunduran diri tersebut disampaikan Gibran melalui surat kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden kemudian memberikan keterangan resmi di Istana Merdeka mengenai penerimaan surat tersebut.
“Pada pukul 10.15 hari ini, saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka,” ujar Prabowo dalam keterangan pers pada 12 November 2026.
Perkembangan itu menjadi bagian dari argumentasi pemohon mengenai mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Deri mengaitkannya dengan Pasal 8 UUD 1945 dan ketentuan Undang-Undang MD3 mengenai kewenangan Presiden mengusulkan calon wakil presiden kepada MPR.
Meski demikian, mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong berbeda dari pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.
Persoalan ini menjadi penting karena permohonan Deri tidak hanya menyangkut perluasan hak politik generasi muda, tetapi juga hubungan antara norma persyaratan pencalonan dan mekanisme ketatanegaraan ketika jabatan wakil presiden kosong.
Mahkamah nantinya perlu memeriksa kedudukan hukum pemohon, kerugian konstitusional yang didalilkan, serta dasar pengajuan usia 19 tahun sebagai alternatif baru. Pengadilan juga perlu menilai apakah ukuran kecakapan yang ditawarkan dapat dirumuskan menjadi persyaratan hukum yang pasti dan diterapkan secara adil.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut dijadwalkan pada 25 November 2026. Hingga kini, usulan usia 19 tahun masih merupakan permohonan pengujian undang-undang, bukan ketentuan yang telah berlaku.
Perkara ini kembali menempatkan MK dalam perdebatan tentang hubungan antara hak politik, kematangan kepemimpinan, dan batas kewenangan pengadilan konstitusi dalam menentukan persyaratan jabatan publik.
