Den Haag – Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan Myanmar membuka jalan bagi kepulangan aman pengungsi Rohingya dan membayar kompensasi atas genosida yang dilakukan aparat keamanannya. Perintah tersebut tercantum dalam putusan akhir perkara Gambia melawan Myanmar yang dibacakan di Den Haag, Belanda, Kamis (19/11/2026).
Putusan itu sekaligus menetapkan tanggung jawab Myanmar atas operasi militer tahun 2017 di Negara Bagian Rakhine. Dengan suara sembilan berbanding enam, majelis hakim menyatakan Myanmar melanggar Konvensi Genosida 1948. Pengadilan juga mewajibkan pemerintah Myanmar menyampaikan laporan langkah pemulihan dan kompensasi paling lambat dua tahun sejak putusan dijatuhkan.
Presiden ICJ Yuji Iwasawa, ketika membacakan putusan, menyampaikan bahwa pasukan keamanan Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan kekerasan seksual secara luas, menyerang anak-anak, dan menembaki penduduk yang berusaha melarikan diri.
Temuan tersebut menjadi dasar penting bagi kesimpulan bahwa operasi militer Myanmar bukan sekadar tindakan keamanan terhadap kelompok bersenjata, sebagaimana argumentasi yang diajukan pemerintah negara itu selama proses persidangan.
Pengadilan menyimpulkan adanya tindakan dengan maksud menghancurkan sebagian besar kelompok Rohingya di Rakhine utara. Penetapan unsur niat tersebut memiliki arti hukum penting karena genosida mensyaratkan pembuktian maksud untuk menghancurkan kelompok yang dilindungi, baik seluruhnya maupun sebagian.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres menyambut putusan tersebut sebagai pengakuan terhadap penderitaan korban. Dalam pernyataan resmi pada 19 November 2026, ia menegaskan bahwa keputusan ICJ bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diajukan banding.
Menurut Guterres, temuan pengadilan memperlihatkan pembunuhan terhadap lebih dari 10.000 orang, pemerkosaan, dan penderitaan berat yang dialami komunitas Rohingya selama operasi militer.
Namun, pengakuan hukum internasional terhadap genosida tidak secara otomatis mengakhiri pengungsian yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pelaksanaan kewajiban Myanmar kini menjadi persoalan berikutnya, terutama mengenai keamanan kepulangan, pemulihan tempat tinggal, dan jaminan agar kekerasan serupa tidak terulang.
Dalam putusannya, ICJ secara khusus mewajibkan Myanmar mengambil langkah restitusi bagi korban. Ketentuan itu mencakup pemulangan secara aman, sukarela, dan bermartabat ke tempat tinggal mereka, serta penyatuan kembali keluarga yang tercerai-berai akibat kekerasan.
Kewajiban tersebut berlaku bagi warga Rohingya yang mengungsi ke luar negeri maupun yang berpindah tempat tinggal di dalam wilayah Myanmar. Dengan demikian, ruang lingkup pemulihan tidak dibatasi pada pengungsi yang berada di Bangladesh.
Pengadilan juga memerintahkan kompensasi bagi komunitas Rohingya dan anggotanya atas kerugian yang belum dapat dipulihkan melalui restitusi. Akan tetapi, besaran pembayaran serta mekanisme penyalurannya belum ditetapkan dalam putusan tersebut.
ICJ mempertahankan kewenangan untuk menentukan jumlah dan tata cara kompensasi dalam tahap persidangan berikutnya. Myanmar diwajibkan menyerahkan laporan mengenai langkah restitusi serta jumlah dan mekanisme kompensasi dalam waktu dua tahun, sehingga batas pelaporan jatuh pada 19 November 2028.
Selain pemulihan korban, Myanmar diwajibkan menyelidiki orang-orang yang secara patut diduga melakukan tindakan yang dilarang Konvensi Genosida. Apabila terdapat dasar hukum yang memadai, proses penuntutan dan penghukuman harus dilaksanakan.
Putusan itu juga menemukan bahwa Myanmar melanggar kewajiban mencegah genosida oleh individu yang bertindak bersama pasukan keamanannya, gagal memenuhi kewajiban penghukuman, serta tidak membentuk perangkat perundang-undangan yang diperlukan untuk menjalankan konvensi.
ICJ turut menyatakan Myanmar melanggar perintah tindakan sementara tertanggal 23 Januari 2020, khususnya kewajiban menjaga bukti yang berkaitan dengan dugaan genosida. Temuan mengenai penghilangan atau perusakan bukti memperlihatkan hambatan terhadap upaya pertanggungjawaban hukum.
Perkara ini bermula ketika Gambia mengajukan gugatan pada 11 November 2019, mewakili kepentingan bersama negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam. Setelah melalui pemeriksaan kewenangan pengadilan, pertukaran dokumen, dan persidangan pokok perkara pada Januari 2026, ICJ akhirnya menyampaikan putusan final.
Keputusan tersebut merupakan pertama kalinya ICJ menetapkan suatu negara bertanggung jawab melakukan genosida. Meski demikian, ICJ mengadili tanggung jawab negara, bukan menjatuhkan hukuman pidana terhadap individu pelaku.
Kepala Mekanisme Investigasi Independen untuk Myanmar, Nicholas Koumjian, menyatakan bahwa putusan tersebut merupakan langkah penting menuju pertanggungjawaban dan pemulihan korban. Mekanisme investigasi PBB itu sebelumnya mengumpulkan kesaksian dan laporan analitis yang turut dipertimbangkan majelis hakim.
Persoalan terbesar berikutnya adalah pelaksanaan putusan di lapangan. ICJ tidak mempunyai aparat penegak hukum sendiri untuk memaksakan kepatuhan negara. Karena itu, tekanan diplomatik, pengawasan internasional, dan tindakan nyata pemerintah Myanmar akan menentukan sejauh mana hak korban dapat dipulihkan.
Bagi pengungsi Rohingya, putusan 19 November 2026 memberikan dasar hukum internasional yang lebih kuat untuk menuntut kepulangan dan pemulihan kerugian. Akan tetapi, realisasi hak tersebut tetap memerlukan jaminan keamanan, kondisi kehidupan yang layak, dan tindakan pemerintah Myanmar yang dapat dinilai secara nyata.
