Close Menu
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel

Subscribe to Updates

Get the latest creative news from FooBar about art, design and business.

What's Hot

Kasat Narkoba dan Enam Polisi Asahan Diperiksa, Pengawalan Tahanan Dipersoalkan

ICJ Wajibkan Myanmar Pulangkan Rohingya dan Bayar Kompensasi Genosida

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Kekayaan Tak Wajar Tak Masuk Pengaturan

Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp
Sabtu, 21 November 2026
  • Advertorial
  • Rilis Berita
Facebook X (Twitter) Instagram WhatsApp YouTube
Onews.idOnews.id
  • Beranda
  • News
    • Nasional
    • Daerah
    • Figur
    • Info Haji
    • Rilis Berita
  • Politik
  • Ekonomi
  • Saintek
  • Artikel
WhatsApp Channel
Onews.idOnews.id

ICJ Wajibkan Myanmar Pulangkan Rohingya dan Bayar Kompensasi Genosida

Putusan bersejarah Mahkamah Internasional membuka kewajiban pemulihan bagi korban genosida Rohingya, termasuk pemulangan dan ganti rugi.
Lisda LisdiawatiLisda Lisdiawati20 November 2026 Global
ICJ Wajibkan Myanmar Pulangkan Rohingya dan Bayar Kompensasi Genosida
Suasana sidang putusan genosida Rohingya di Mahkamah Internasional. (Foto: Patrick Post/AP)
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest WhatsApp Email

Den Haag – Mahkamah Internasional (ICJ) memerintahkan Myanmar membuka jalan bagi kepulangan aman pengungsi Rohingya dan membayar kompensasi atas genosida yang dilakukan aparat keamanannya. Perintah tersebut tercantum dalam putusan akhir perkara Gambia melawan Myanmar yang dibacakan di Den Haag, Belanda, Kamis (19/11/2026).

Putusan itu sekaligus menetapkan tanggung jawab Myanmar atas operasi militer tahun 2017 di Negara Bagian Rakhine. Dengan suara sembilan berbanding enam, majelis hakim menyatakan Myanmar melanggar Konvensi Genosida 1948. Pengadilan juga mewajibkan pemerintah Myanmar menyampaikan laporan langkah pemulihan dan kompensasi paling lambat dua tahun sejak putusan dijatuhkan.

Presiden ICJ Yuji Iwasawa, ketika membacakan putusan, menyampaikan bahwa pasukan keamanan Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan kekerasan seksual secara luas, menyerang anak-anak, dan menembaki penduduk yang berusaha melarikan diri.

Temuan tersebut menjadi dasar penting bagi kesimpulan bahwa operasi militer Myanmar bukan sekadar tindakan keamanan terhadap kelompok bersenjata, sebagaimana argumentasi yang diajukan pemerintah negara itu selama proses persidangan.

Pengadilan menyimpulkan adanya tindakan dengan maksud menghancurkan sebagian besar kelompok Rohingya di Rakhine utara. Penetapan unsur niat tersebut memiliki arti hukum penting karena genosida mensyaratkan pembuktian maksud untuk menghancurkan kelompok yang dilindungi, baik seluruhnya maupun sebagian.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres menyambut putusan tersebut sebagai pengakuan terhadap penderitaan korban. Dalam pernyataan resmi pada 19 November 2026, ia menegaskan bahwa keputusan ICJ bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diajukan banding.

Menurut Guterres, temuan pengadilan memperlihatkan pembunuhan terhadap lebih dari 10.000 orang, pemerkosaan, dan penderitaan berat yang dialami komunitas Rohingya selama operasi militer.

Baca Juga:
  • Elon Musk Akan Kurangi Waktu di DOGE, Fokus ke Tesla
  • PBB Nyatakan Gaza Alami Bencana Kelaparan Terparah
  • Megawati Serukan Dunia Bersatu Dukung Palestina Merdeka
  • China Siapkan Roket Long March 10 untuk Misi Bulan 2030

Namun, pengakuan hukum internasional terhadap genosida tidak secara otomatis mengakhiri pengungsian yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pelaksanaan kewajiban Myanmar kini menjadi persoalan berikutnya, terutama mengenai keamanan kepulangan, pemulihan tempat tinggal, dan jaminan agar kekerasan serupa tidak terulang.

Dalam putusannya, ICJ secara khusus mewajibkan Myanmar mengambil langkah restitusi bagi korban. Ketentuan itu mencakup pemulangan secara aman, sukarela, dan bermartabat ke tempat tinggal mereka, serta penyatuan kembali keluarga yang tercerai-berai akibat kekerasan.

Kewajiban tersebut berlaku bagi warga Rohingya yang mengungsi ke luar negeri maupun yang berpindah tempat tinggal di dalam wilayah Myanmar. Dengan demikian, ruang lingkup pemulihan tidak dibatasi pada pengungsi yang berada di Bangladesh.

Pengadilan juga memerintahkan kompensasi bagi komunitas Rohingya dan anggotanya atas kerugian yang belum dapat dipulihkan melalui restitusi. Akan tetapi, besaran pembayaran serta mekanisme penyalurannya belum ditetapkan dalam putusan tersebut.

ICJ mempertahankan kewenangan untuk menentukan jumlah dan tata cara kompensasi dalam tahap persidangan berikutnya. Myanmar diwajibkan menyerahkan laporan mengenai langkah restitusi serta jumlah dan mekanisme kompensasi dalam waktu dua tahun, sehingga batas pelaporan jatuh pada 19 November 2028.

Selain pemulihan korban, Myanmar diwajibkan menyelidiki orang-orang yang secara patut diduga melakukan tindakan yang dilarang Konvensi Genosida. Apabila terdapat dasar hukum yang memadai, proses penuntutan dan penghukuman harus dilaksanakan.

Putusan itu juga menemukan bahwa Myanmar melanggar kewajiban mencegah genosida oleh individu yang bertindak bersama pasukan keamanannya, gagal memenuhi kewajiban penghukuman, serta tidak membentuk perangkat perundang-undangan yang diperlukan untuk menjalankan konvensi.

Artikel Terkait:
  • Tsunami 4 Meter Landa Rusia Akibat Gempa Dahsyat Kamchatka
  • Nigeria Geser Indonesia Jadi Negara Paling Dermawan
  • WOSM Buka Lowongan Sekjen Baru, Cari Pemimpin Kepanduan Global
  • Pemilihan Umum Turki 2023: Ujian Terberat bagi Kekuasan Erdogan

ICJ turut menyatakan Myanmar melanggar perintah tindakan sementara tertanggal 23 Januari 2020, khususnya kewajiban menjaga bukti yang berkaitan dengan dugaan genosida. Temuan mengenai penghilangan atau perusakan bukti memperlihatkan hambatan terhadap upaya pertanggungjawaban hukum.

Perkara ini bermula ketika Gambia mengajukan gugatan pada 11 November 2019, mewakili kepentingan bersama negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam. Setelah melalui pemeriksaan kewenangan pengadilan, pertukaran dokumen, dan persidangan pokok perkara pada Januari 2026, ICJ akhirnya menyampaikan putusan final.

Keputusan tersebut merupakan pertama kalinya ICJ menetapkan suatu negara bertanggung jawab melakukan genosida. Meski demikian, ICJ mengadili tanggung jawab negara, bukan menjatuhkan hukuman pidana terhadap individu pelaku.

Kepala Mekanisme Investigasi Independen untuk Myanmar, Nicholas Koumjian, menyatakan bahwa putusan tersebut merupakan langkah penting menuju pertanggungjawaban dan pemulihan korban. Mekanisme investigasi PBB itu sebelumnya mengumpulkan kesaksian dan laporan analitis yang turut dipertimbangkan majelis hakim.

Persoalan terbesar berikutnya adalah pelaksanaan putusan di lapangan. ICJ tidak mempunyai aparat penegak hukum sendiri untuk memaksakan kepatuhan negara. Karena itu, tekanan diplomatik, pengawasan internasional, dan tindakan nyata pemerintah Myanmar akan menentukan sejauh mana hak korban dapat dipulihkan.

Jangan Lewatkan:
  • Arab Saudi Tetapkan 1 Syawal 1446 H Jatuh pada Minggu
  • Malaysia Klaim Blok Ambalat, DPR Desak Kemlu Bertindak Tegas
  • Arkeologi dan Narasi Manusia
  • Singapura Peringatkan Risiko Perang Dunia Ketiga

Bagi pengungsi Rohingya, putusan 19 November 2026 memberikan dasar hukum internasional yang lebih kuat untuk menuntut kepulangan dan pemulihan kerugian. Akan tetapi, realisasi hak tersebut tetap memerlukan jaminan keamanan, kondisi kehidupan yang layak, dan tindakan pemerintah Myanmar yang dapat dinilai secara nyata.

Gambia Genosida Rohingya Hak Asasi Manusia Mahkamah Internasional Myanmar Pengungsi Rohingya
Share. Facebook Pinterest LinkedIn WhatsApp Telegram Email
Previous ArticleDPR Sahkan UU Perampasan Aset, Kekayaan Tak Wajar Tak Masuk Pengaturan
Next Article Kasat Narkoba dan Enam Polisi Asahan Diperiksa, Pengawalan Tahanan Dipersoalkan

Informasi lainnya

Venezuela Diguncang Dua Gempa dalam 39 Detik, Korban Berjatuhan

25 Juni 2026

Jangan Lewatkan! Fenomena Matahari Tepat di Atas Ka’bah

26 Mei 2026

Penembak Gedung Putih Pernah Ancam Trump

24 Mei 2026

Sejarah Hari Bumi, Dari Krisis Lingkungan ke Aksi Dunia

22 April 2026

Invasi Teluk Babi, Gagalnya Strategi dan Luka Sejarah

19 April 2026

Pulau Natal Pernah Luput dari Republik Indonesia, Kini Milik Australia

19 April 2026
Paling Sering Dibaca

6 Alasan Mengapa Suami Harus Memeluk Istri Setiap Hari

Happy Alfi Salamah

Warisan Masalah Era Jokowi

Editorial Udex Mundzir

Ketika Putra Mahkota Solo ‘Menyesal’ Bergabung dengan Republik

Editorial Udex Mundzir

Tren Paylater Melonjak, Saatnya Melek Finansial

Bisnis Ericka

Musim Haji Penjualan Sarung Tenun Goyor di Jombang Meningkat

Islami Alfi Salamah
Berita Lainnya
Nasional
Udex Mundzir15 April 2025

UGM: Jokowi Sah Lulusan Kehutanan, Ijazah Asli di Tangannya

Dua Warga Gugat Kewenangan Presiden Membentuk 49 Kementerian, Minta MK Batasi Jadi 34

Karhutla Kalimantan, Benarkah Ada yang Sengaja Membakar?

Jejak Pemilik PT IWIP dan Keterkaitannya dengan IMIP Morowali

Terungkap, Pemilik Modal di Balik Hibisc Fantasy Puncak

  • Facebook 920K
  • Twitter
  • Instagram
  • YouTube
Buku Anak Islami Murah Produk Dapur Terlaris Mic Wireless Untuk Masjid
“Landing

☪   JADWAL SALAT

Mendeteksi lokasi...

Memuat tanggal...

⌖  Menyiapkan lokasi
Memuat jadwal salat...
SALAT BERIKUTNYA —
Menunggu jadwal...
Metode Kemenag RI

© 2021 - 2026 Onews.id by Dexpert, Inc.
PT Opsi Nota Ideal
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Kontak

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

boscuan303 boscuan303 rtp boscuan303 slot mpo slot gacor https://kkyt.edu.my/hubungi-kami/ https://kkyt.edu.my/faq/ https://kkyt.edu.my/peta-laman/ mpo slot https://mk-gracia.ru/kompaniya/ boscuan303 boscuan303 boscuan303 boscuan303 slot resmi