Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai mempersiapkan pemeriksaan dokumen calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Tim verifikasi membagi pekerjaan ke dalam tiga kelompok kerja untuk meneliti persyaratan administratif dan faktual sebelum proses pemilihan wakil presiden dilaksanakan.
Pembagian tersebut diputuskan dalam rapat tim verifikasi pada Jumat (20/11/2026). Langkah ini merupakan bagian dari proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026.
Anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca IP Pandjaitan, menjelaskan bahwa setiap kelompok kerja memiliki tanggung jawab berbeda sesuai jenis dokumen yang harus diperiksa.
Menurut Hinca, pembagian tugas diperlukan karena tim memiliki waktu terbatas untuk menyelesaikan pemeriksaan. Proses verifikasi direncanakan berlangsung selama tujuh hari, sehingga pekerjaan harus dilakukan secara terkoordinasi.
Hinca tergabung dalam kelompok kerja kedua yang menangani pemeriksaan persyaratan melalui sejumlah lembaga, termasuk pengadilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pemeriksaan tidak hanya dilakukan dengan mempelajari dokumen yang diserahkan calon. Tim juga berencana mendatangi lembaga terkait untuk memastikan keabsahan informasi yang tercantum dalam berkas persyaratan.
Langkah tersebut dimaksudkan untuk membedakan kelengkapan administrasi dengan kebenaran materi dokumen. Sebuah berkas dapat dinyatakan lengkap secara administratif, tetapi tetap memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan keadaan sebenarnya.
Anggota tim verifikasi lainnya, Hidayat Nur Wahid, menyampaikan bahwa pemeriksaan akan mengacu pada ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Persyaratan usia serta dokumen pendidikan termasuk bagian yang harus diperiksa.
Namun, Hidayat belum menjelaskan secara terperinci kapan penghitungan tujuh hari pemeriksaan dimulai. Penetapan jadwal dan ketentuan teknis masih menjadi kewenangan pimpinan MPR.
Selain pembentukan kelompok kerja, MPR menyiapkan mekanisme perbaikan dokumen apabila ditemukan persyaratan yang belum lengkap. Hinca sebelumnya mengusulkan pemberian waktu empat hari bagi calon untuk melengkapi berkas.
Usulan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai ketentuan final sebelum ditetapkan melalui mekanisme resmi. Seluruh persyaratan tetap harus dipenuhi sebelum pemilihan, penetapan, dan pelantikan wakil presiden dilakukan.
Perkembangan lain muncul pada Sabtu (21/11/2026), ketika KPK menyatakan kesiapan membantu MPR memeriksa rekam jejak para calon.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa lembaganya mendukung pemeriksaan untuk memastikan integritas kandidat. Salah satu aspek yang berkaitan dengan KPK ialah kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN.
Menurut Budi, kepatuhan pelaporan tidak cukup dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyerahan dokumen. Kebenaran dan kelengkapan informasi harta kekayaan juga menjadi bagian penting dalam pemeriksaan.
Pemeriksaan LHKPN memiliki fungsi berbeda dengan penilaian kelengkapan persyaratan pendidikan maupun usia. Pelaporan harta kekayaan merupakan instrumen transparansi penyelenggara negara, sedangkan persyaratan lain menentukan pemenuhan ketentuan pencalonan.
Meski demikian, pemeriksaan dokumen dan rekam jejak tidak dapat dengan sendirinya dianggap sebagai bukti adanya pelanggaran oleh calon tertentu. Proses tersebut merupakan bagian dari mekanisme administratif dan faktual yang harus diterapkan sesuai ketentuan.
Pengisian kekosongan jabatan wakil presiden memiliki dasar konstitusional dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila jabatan wakil presiden kosong, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.
Dengan demikian, kewenangan pengusulan berada pada Presiden Prabowo Subianto, sedangkan keputusan pemilihan dilakukan oleh MPR melalui sidang sesuai mekanisme yang berlaku.
MPR sebelumnya menetapkan 25 November 2026 sebagai batas penyerahan dua nama calon setelah menerima permintaan penyesuaian jadwal dari presiden. Sidang paripurna pemilihan juga direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026.
Namun, jadwal tersebut masih harus dibedakan dari hasil akhir proses. Belum ada keputusan pemilihan wakil presiden baru dalam perkembangan yang telah dikonfirmasi.
MPR juga membentuk Panitia Ad Hoc yang bertugas menyusun tata cara pemilihan. Tugas panitia tersebut berbeda dari tim verifikasi yang berfokus pada pemeriksaan persyaratan calon.
Pemisahan fungsi menjadi penting agar pemeriksaan kelayakan administratif tidak dicampuradukkan dengan keputusan politik dalam sidang pemilihan. Hasil verifikasi akan menjadi bagian dari persiapan sebelum MPR menjalankan kewenangan konstitusionalnya.
Proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden kini memasuki tahap pemeriksaan persyaratan dan penyusunan tata cara pemilihan. Kejelasan jadwal, hasil verifikasi, serta keterbukaan informasi mengenai kandidat menjadi aspek yang perlu terus dipantau menjelang sidang MPR.
