Revisi Undang-Undang TNI resmi disahkan DPR pada 20 Maret 2025. Pemerintah menyambutnya dengan narasi “niat baik” dan optimisme sipil-militer. Tapi bagi masyarakat sipil, ini alarm bahaya.…

Hukum yang baik lahir dari proses yang matang. Tapi, di Indonesia, revisi undang-undang sering dilakukan dengan terburu-buru. Yang terbaru adalah revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004…

Demokrasi adalah soal keseimbangan. Revisi UU TNI berisiko mengganggu keseimbangan itu. Salah satu poin krusial adalah perluasan peran militer aktif dalam jabatan sipil. Jika diterapkan, kebijakan…

Di tengah dinamika politik dan pemerintahan yang terus berkembang, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan pentingnya peran kampus sebagai oposisi kritis yang objektif.

Pertemuan elite politik terus berulang, tetapi apakah benar-benar membawa dampak nyata?

bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan sebuah momen refleksi yang menyakitkan tentang kondisi kebebasan pers di Indonesia.

Drama politik di Kalimantan Timur akhirnya berakhir di Mahkamah Konstitusi. Gugatan sengketa Pilgub yang diajukan Isran-Hadi resmi ditolak.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20%.

Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia menyerukan masyarakat untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen atau presidential threshold.

“Ini harapan rakyat yang akhirnya terwujud. Putusan ini adalah kado tahun baru dari MK untuk demokrasi yang lebih adil,” ujar Sahrin Hamid di Jakarta